- Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengajukan enam usulan RUU Penyadapan di DPR RI, Senin (16/11/2026).
- Usulan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi keamanan pejabat negara dari praktik penyadapan liar.
- Polri mendorong pembatasan sasaran, pencatatan digital permanen, pengawasan internal berlapis, hingga sanksi pemecatan bagi pelanggar.
5. Pengawasan Internal Berlapis
Aspek pengawasan menjadi sorotan pada poin kelima dengan melibatkan struktur internal kepolisian secara berjenjang.
"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," ujarnya.
6. Sanksi Pidana hingga Pemecatan
Keenam, Polri mendorong adanya sanksi tegas bagi siapa saja yang menyalahgunakan wewenang penyadapan. Penindakan tersebut dapat merujuk pada Pasal 258 KUHP, PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," katanya.