- Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam aturan ketat dalam RUU Penyadapan.
- Usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran kejahatan berat, kewajiban perintah tertulis pimpinan, dan pencatatan aktivitas yang transparan.
- Dampak dari aturan ini adalah penerapan sanksi pemecatan bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan.
Suara.com - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam aturan ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Usulan itu mencakup pembatasan sasaran, kewajiban perintah tertulis, larangan menghapus catatan penyadapan hingga sanksi pemecatan bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan.
Dedy mengatakan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Usulan pertama berkaitan dengan pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Menurut Dedy, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menangani kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, RUU Penyadapan harus memuat larangan tegas penggunaan kewenangan tersebut di luar sasaran yang telah ditentukan.
Penyadapan juga tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, setiap tindakan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri biasanya melakukan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.
"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy.
Usulan keempat menyangkut kewajiban pencatatan setiap penggunaan sarana penyadapan.
Seluruh aktivitas tersebut harus terdokumentasi dan tidak boleh diubah ataupun dihapus. Dedy juga mengusulkan agar pencatatan itu diaudit secara berkala.
Kelima, pengawasan terhadap penyadapan harus diperketat melalui pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Terakhir, Dedy meminta RUU Penyadapan mengatur sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
Sanksi tersebut dapat merujuk pada Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ujarnya. (Antara)