- Guru Besar UGM meminta pemerintah melakukan kajian berbasis data sebelum memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.
- Hutan mangrove dan vegetasi pesisir di Ujung Kulon dinilai berfungsi efektif memperlambat laju tsunami yang masuk ke daratan.
- Pemerintah didesak memeriksa peta bahaya dan simulasi skenario terburuk guna menghindari keputusan relokasi berdasarkan asumsi semata.
Suara.com - Rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo dengan alasan mitigasi tsunami tidak boleh dilakukan tanpa kajian berbasis data. Pemerintah diminta terlebih dahulu memetakan ancaman bencana sekaligus mempertimbangkan fungsi hutan Ujung Kulon sebagai pelindung alami dari tsunami.
Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita Karnawati, mengatakan kawasan Ujung Kulon memang memiliki potensi tsunami yang bersumber dari Selat Sunda maupun Samudra Hindia di bagian selatan.
"Potensi tsunami dari Selat Sunda atau dari Samudra Hindia di selatan," kata Dwikorita saat dihubungi Suara.com, Senin (16/11/2026).
Namun menurutnya, keberadaan hutan dan vegetasi pesisir di kawasan tersebut juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak tsunami.
Hutan mangrove, pohon pule, dan vegetasi penghalang lainnya dapat memperlambat laju tsunami ketika memasuki daratan.
"Apabila Ujung Kulon tetap dijaga sebagai hutan dan pantainya dilindungi green protection/barrier, seperti misalnya dilindungi dengan hutan mangrove, pohon-pohon pule atau pohon-pohon barrier lainnya, maka laju tsunami masuk ke daratan dapat ditahan," ungkapnya.
Karena itu, ancaman tsunami tidak semestinya langsung dijadikan dasar untuk memindahkan badak Jawa. Pemerintah perlu memperhitungkan terlebih dahulu kondisi kawasan, tingkat ancaman, serta efektivitas perlindungan alami yang tersedia.
Senada, Guru Besar Bidang Vulkanologi Departemen Teknik Geologi UGM, Agung Harijoko, mengatakan gempa bumi maupun aktivitas vulkanik tidak serta-merta membahayakan satwa di Ujung Kulon.
Menurut dia, ancaman yang perlu diwaspadai justru dampak lanjutan dari aktivitas tersebut, terutama tsunami yang dapat dipicu gempa bumi maupun erupsi Anak Krakatau.
"Kalau hanya gempa ya paling ya badaknya lari-lari begitu aja. Jadi, gempa kan tidak membunuh, yang membunuh itu kan bangunan yang runtuh," ujar Agung.
Agung meminta pemerintah memeriksa peta bahaya tsunami, potensi genangan, hingga simulasi skenario terburuk sebelum memutuskan relokasi.
Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan seberapa besar ancaman yang benar-benar dihadapi badak Jawa di habitat aslinya.
Tanpa data yang memadai, menurutnya, rencana pemindahan satwa hanya akan didasarkan pada asumsi, bukan perhitungan risiko yang terukur.
"Jadi yang yang mungkin perlu dicek adalah peta tsunami, potensi dampak tsunami, baik tsunami karena gempa bumi atau tsunami karena erupsi Krakatau. Kalau nggak ada data nanti kita cuma angan-angan saja, kan?" tandasnya.