Beda Mundurnya Gibran dan Bung Hatta dari Kursi Wapres, dari Ideologi hingga Ijazah

Senin, 16 November 2026 | 19:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). [ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd/tom]
BACA 10 DETIK
  • Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026 akibat kontroversi keabsahan ijazah SMA.
  • Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum dalam tingkat kasasi.
  • Mohammad Hatta mundur dari kursi wakil presiden pada Desember 1956 karena benturan ideologi dan sentralisasi kekuasaan Presiden Soekarno.

Bung Hatta meletakkan jabatan bukan karena tersandung perkara administratif, sengketa dokumen personal, atau keabsahan syarat formal.

Langkah sang proklamator murni dipicu oleh benturan ideologi dan arah kepemimpinan negara dengan Presiden Soekarno.

Kala itu, Dwitunggal Soekarno-Hatta berada di persimpangan jalan karena Bung Hatta secara tegas menolak format pemerintahan yang kian mengarah pada sentralisasi kekuasaan.

Hatta menilai jalannya roda pemerintahan mulai keluar dari koridor yang disepakati bersama di awal kemerdekaan.

Perjalanan Hatta untuk melepas jabatannya pun berlangsung alot. Pada tahun 1955, Bung Hatta telah melayangkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono.

Namun, parlemen menolak permintaan tersebut dengan harapan Hatta bersedia mengurungkan niatnya demi stabilitas politik nasional.

Sikap Hatta tak goyah. Pada 23 November 1956, ia kembali mengirimkan surat kedua yang menegaskan bahwa dirinya akan resmi mengakhiri masa dinas terhitung mulai 1 Desember 1956.

Parlemen akhirnya merestui kehendak Hatta, yang kemudian dikukuhkan secara administratif melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat.

Konsistensi sikap kritis Bung Hatta terus berlanjut bahkan setelah ia menanggalkan segala atribut kekuasaan.

Pada pertengahan 1960, Hatta menerbitkan pamflet legendaris berjudul 'Demokrasi Kita' di majalah Pandji Masyarakat yang dipimpin Buya Hamka.

Melalui tulisan tajam tersebut, Hatta melancarkan kritik terhadap sistem Demokrasi Terpimpin garapan Sukarno yang ia anggap telah menyimpang jauh dari konstitusi serta mencederai kedaulatan rakyat.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com