- Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding pada Rabu, 11 November 2026, atas vonis lima tahun penjara Hery Susanto.
- Pihak Hery Susanto turut mengajukan banding karena menilai putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
- Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan vonis penjara lima tahun dan denda Rp300 juta terkait kasus korupsi nikel.
Suara.com - Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara korupsi terkait tata kelola pertambangan nikel.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding pada Rabu (11/11/2026).
"Dalam hal ini JPU sudah mengajukan upaya hukum banding hari Rabu (11/11/2026) minggu kemarin dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding," kata Anang kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Anang mengatakan Hery Susanto juga telah mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan JPU mengajukan banding adalah karena terdakwa lebih dahulu mengajukan upaya hukum serupa. Selain itu, terdapat perbedaan antara besaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim dan tuntutan jaksa.
"Salah satumya karena terdakwa mengajukan banding dan yang lainnya diungkap dalam memori dan kontra memori banding," jelas Anang.
Sementara itu, kuasa hukum Hery, Alex Candra, mengatakan pihaknya mengajukan banding karena tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim. Menurutnya, terdapat sejumlah fakta persidangan yang dinilai tidak dipertimbangkan dalam putusan.
"Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan karena terdapat beberapa pertimbangan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga ada fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan," ucapnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto.
Hery dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhi denda Rp300 juta. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.