- Polda Metro Jaya menggelar rapat lintas sektoral pada Senin, 16 November 2026, untuk menjaga stabilitas harga pangan.
- Sebanyak dua belas komoditas pangan terpantau naik harga, namun stok nasional dipastikan aman hingga akhir tahun ini.
- Pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk Gerakan Pangan Murah, penyaluran beras SPHP, dan program pangan bersubsidi.
Suara.com - Polda Metro Jaya bersama sejumlah pihak terkait berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mengatakan, dinamika harga pangan perlu diantisipasi secara terpadu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami melakukan rapat lintas sektoral agar langkah yang dilakukan terpadu dan stabilitas harga bahan pokok serta barang penting tetap terjaga,” kata Dadang usai rapat lintas sektoral di Polda Metro Jaya, Senin (16/11/2026).
Dadang menyebutkan, sejauh ini terdapat 12 komoditas pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sejumlah langkah telah disiapkan. Di antaranya pemantauan harga dan pasokan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus, serta program pangan bersubsidi.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Hermawan, memastikan ketersediaan pangan secara umum masih mencukupi hingga akhir tahun.
“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, secara keseluruhan stok aman sampai akhir tahun, bahkan lebih,” jelasnya.
Perwakilan Bulog DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, mengatakan saat ini stok beras mencapai sekitar 133 ribu ton. Stok tersebut disiapkan untuk mendukung bantuan pangan, program SPHP, dan Gerakan Pangan Murah.
“SPHP tetap dilakukan dan Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan harga, terutama beras,” jelasnya.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Lya Imbasari, mengatakan pihaknya turut menjaga stabilitas harga dan pasokan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta BUMD pangan.
Salah satunya melalui program pangan bersubsidi yang menyasar sekitar 1,045 juta penerima untuk enam komoditas.
“Kami memastikan keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga,” tandasnya.