- Pemerintah menyiapkan penghitungan upah minimum 2027 berdasarkan KHL, ekonomi, dan ketenagakerjaan sesuai undang-undang.
- Kemenaker menyusun estimasi KHL kabupaten/kota menggunakan data Susenas BPS dan parameter karakteristik daerah.
- Gubernur wajib mengumumkan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK pada akhir November 2026.
Suara.com - Pemerintah mulai menyiapkan penghitungan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Penetapan upah tersebut juga akan mengacu pada formula yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan mekanisme penetapan upah minimum 2027 berpedoman pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam regulasi tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menyesuaikan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formula penghitungan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Untuk memastikan penghitungan lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi yang didasarkan pada 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan upah minimum. Namun, proses penetapannya tetap harus mengutamakan dialog sosial agar aspirasi seluruh pihak dapat terserap.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua 'stakeholders',” katanya.
Pemerintah juga telah menetapkan tenggat waktu pengumuman upah minimum 2027. UMP harus diumumkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP menyusul lima hari kemudian, yakni pada 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan UMK paling lambat dilakukan pada 25 November 2026. Adapun UMSK ditetapkan maksimal lima hari setelahnya atau pada 30 November 2026.