Usulan Belanja DPRD DKI Menggelembung, Kelebihan Pagu APBD 2027 Tembus Rp3,22 Triliun

Selasa, 17 November 2026 | 12:25 WIB
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2027. (Dok. Istimewa)
BACA 10 DETIK
  • Seluruh komisi DPRD DKI Jakarta mengusulkan anggaran APBD 2027 yang melebihi pagu awal dengan total kelebihan mencapai Rp3,22 triliun.
  • Usulan penambahan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat Banggar dan TAPD DKI Jakarta yang dipimpin Suhud Alynudin pada Senin, 16 November 2026.
  • Komisi D mencatatkan usulan pelampauan pagu anggaran terbesar, yakni mencapai Rp1,1 triliun dari total penyesuaian perangkat daerah.

Suara.com - Seluruh komisi di DPRD DKI Jakarta serempak mengusulkan anggaran yang melampaui pagu awal dengan total kelebihan mencapai sekitar Rp3,22 triliun, dari penetapan rancangan pagu awal APBD 2027 senilai Rp82,89 triliun.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Banggar, Suhud Alynudin, terkait laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin (16/11/2026) malam.

Dari kelima komisi, Komisi D yang diketuai Yuke Yurike mengajukan penambahan anggaran paling besar setelah mengusulkan tambahan Rp2,03 triliun dan pengurangan Rp883 miliar.

Perubahan tersebut membuat anggaran perangkat daerah mitra kerja Komisi D melonjak dari Rp13,69 triliun menjadi Rp14,85 triliun atau melampaui pagu awal sebesar Rp1,1 triliun.

Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Suara.com/Yoga)

Di urutan berikutnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memaparkan pagu anggaran 22 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya naik dari Rp12,6 triliun menjadi Rp13,4 triliun, setelah ditambah Rp1,4 triliun dan dikurangi Rp582 miliar sehingga melampaui pagu awal Rp885 miliar.

"Over pagu tersebut, dimohonkan untuk diputuskan dalam Badan Anggaran," ujar Inggard dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki melaporkan anggaran perangkat daerah mitra kerjanya meningkat dari Rp33,81 triliun menjadi Rp34,5 triliun, setelah ditambah Rp1,4 triliun dan dikurangi Rp731 miliar sehingga melampaui pagu awal sebesar Rp716 miliar.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh juga menyampaikan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD mitra kerjanya mengalami penambahan Rp959 miliar serta pengurangan Rp473 miliar dari pagu semula Rp11,9 triliun.

"Anggaran tersebut kemudian menjadi Rp12,3 triliun atau melebihi pagu sebesar Rp486 miliar," kata Nova.

Adapun Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menjelaskan pagu OPD mitra kerjanya yang semula Rp3 triliun ditambah Rp108 miliar dan dikurangi Rp74 miliar menjadi Rp3,04 triliun atau melampaui pagu awal sebesar Rp34 miliar.

Dimaz menyatakan, pembahasan anggaran diarahkan agar alokasinya selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran.

"Pembahasan diarahkan para kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran," tuturnya.

Hasil pembahasan kelima komisi tersebut selanjutnya bermuara di Banggar untuk dibahas bersama TAPD DKI Jakarta dalam proses penyusunan APBD 2027.

Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com