Panja RUU Perampasan Aset: Koruptor Tetap Terancam Hukuman Mati, Aset Investasi Bodong Siap Dirampas

Rabu, 18 November 2026 | 13:57 WIB
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (tangkap layar)
BACA 10 DETIK
  • Ketua Panja Habiburokhman memaparkan laporan resmi RUU Perampasan Aset pada Rabu di Kompleks Parlemen Jakarta.
  • Panja bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah yang melibatkan partisipasi publik dan pakar.
  • RUU tersebut mengatur sepuluh substansi krusial termasuk perluasan perampasan aset kejahatan teknologi dan perlindungan hukum bagi korban.

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman, memaparkan laporan resmi hasil pembahasan Panja dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam laporannya, ia mengungkapkan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah tuntas dibahas bersama pemerintah.

Habiburokhman mengawali laporannya dengan menyampaikan rasa syukur atas rampungnya proses pembahasan rancangan regulasi tersebut sebagai upaya memperkuat sistem peradilan pidana di Tanah Air.

"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman saat membacakan laporan Panja.

Ilustrasi RUU Perampasan Aset. (Suara.com/Syahda)

Ia lantas merinci komposisi ratusan DIM yang dibahas sejak penugasan resmi oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada awal November lalu.

"Rekan-rekan sekalian, berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RI dan secara khusus oleh Komisi III DPR RI melalui rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 5 November 2026, Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa selama proses penyusunan, Panja juga membuka ruang partisipasi publik dengan menyerap aspirasi dari masyarakat maupun pakar hukum agar produk legislasi yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan.

"Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli," kata dia.

"Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan. Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," Habiburokhman menambahkan.

Terdapat sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama dalam RUU Perampasan Aset tersebut.

Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk menjamin efektivitas serta perlindungan hak asasi manusia.

Sementara poin kedua memperluas jangkauan perampasan aset tidak hanya pada kasus korupsi, melainkan juga kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.

"Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ungkapnya.

Selain merampas aset hasil kejahatan, Habiburokhman menekankan bahwa RUU ini tidak menghapuskan sanksi pidana pokok bagi para pelaku kejahatan.

"Tiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Pada poin keempat hingga keenam, Panja mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana mulai dari tahap penelusuran hingga eksekusi putusan, memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta menjamin optimalisasi pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung maupun untuk kepentingan publik.

Untuk poin ketujuh hingga kesepuluh, RUU ini mengatur tata kelola aset secara profesional oleh badan berkompeten dengan memanfaatkan sistem informasi yang transparan, diawasi oleh lembaga independen, serta dilengkapi mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang.

"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com