-
Mahasiswa UGM berinisial Andi mengalami luka serius akibat dugaan pengeroyokan aparat saat demo di Yogyakarta.
-
Korban menanggung biaya pengobatan secara mandiri karena kekerasan aparat tidak dapat diklaim melalui layanan BPJS.
-
Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi terkait dugaan pelanggaran etik saat pengamanan aksi Hari Pahlawan.
"Tidak ada yang mendampingi. Saat di rumah sakit enggak ada. Pasca aku menjalani rawat jalan enggak ada yang mendampingi hingga saat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban," jelasnya.
Untuk meringankan beban korban, pihak fakultas dan departemen di UGM turun tangan menanggung biaya rumah sakit, memberi bantuan finansial sementara, serta menjadwalkan layanan konseling psikolog. Tingkat universitas juga menyiapkan pendampingan hukum, jaminan keamanan, serta membantu melacak keberadaan barang pribadi Andi yang hilang.
Komnas Perempuan turut mencatat bahwa pengamanan aksi gabungan TNI dan Polri pada 10 November lalu mengakibatkan sedikitnya tujuh orang terluka akibat tembakan dan pemukulan. Selain itu, aparat mengamankan lebih dari 150 orang termasuk 19 anak-anak, dan menetapkan satu orang di antaranya sebagai tersangka.
Bidpropam Polda DIY bersama Kompolnas kini tengah mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh 11 anggota polisi selama pengamanan aksi di Jogja dan Sleman. Penyidik juga mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.
"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel, dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Kabid Propam Polda DIY Kombes Satya Widhy Widharyadi.
Satya membuka peluang bertambahnya jumlah personel yang diperiksa apabila ditemukan bukti baru dalam gelar perkara. Sementara itu, pihak UGM secara resmi mengecam segala bentuk intimidasi dan tindakan represif aparat terhadap delapan mahasiswa mereka yang turut diamankan dalam peristiwa tersebut.
Ketua DPP FISIPOL UGM, AAGN Ari Dwipayana, mengingatkan bahwa negara wajib melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
"Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara, bukanlah ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kekuasaan," tegas Ari Dwipayana.