Sentil Kinerja Menteri, Anggota DPR: Kasihan Pak Presiden, Laporan Asal Bapak Senang

Rabu, 18 November 2026 | 14:08 WIB
Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo (tangkap layar)
BACA 10 DETIK
  • Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kemensesneg di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
  • Yanuar Arif Wibowo mengkritik adanya kesenjangan laporan menteri kepada Presiden dan realitas program pemerintah di lapangan.
  • DPR mendesak penghentian laporan asal bapak senang serta meminta verifikasi langsung terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Suara.com - Komisi XIII DPR RI menyoroti kinerja sejumlah kementerian dan lembaga dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengkritik adanya kesenjangan antara laporan menteri kepada Presiden dan realitas pelaksanaan program di lapangan. Ia menyinggung sejumlah program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga program perumahan.

Menurut Yanuar, mekanisme pengawasan dan penyampaian capaian program berskala besar masih menjadi persoalan. Kondisi tersebut dinilai memicu perbedaan antara capaian yang dilaporkan pemerintah dan informasi yang diterima masyarakat.

"Tentu ini jadi atensi oleh semua pihak. Nah saya melihat program besar ini mekanisme kontrol dan penyampaian terhadap capaian itu seringkali menjadi hambatan, terjadi gap antara apa yang tercapai dan informasi yang diterima masyarakat," ujar Yanuar.

Ia pun mendorong Badan Komunikasi (Bakom) dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk meningkatkan sosialisasi sekaligus melakukan verifikasi langsung hingga ke tingkat penerima bantuan.

"Kan di bawah Setneg ada Bakom, ada KSP. Tentu saya berharap bakom bekerja lebih keras, bukan hanya bermain di atas menggunakan media besar. Tapi juga bisa melakukan upaya sosialisasi direct kepada penerima bantuan, untuk crosscheck, apa betul laporan menteri kepada bapak Presiden," katanya.

Yanuar kemudian membeberkan sejumlah temuan di daerah pemilihannya terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, meski program tersebut melibatkan puluhan ribu usaha lokal sebagai pemasok, masih terdapat keluhan karena produk dari pemasok setempat tidak terserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Angka-angka yang muncul terhadap capaian program ini saya terus terang temuan saya ketika saya turun ke dapil, MBG misalnya, itu melibatkan 80.315 usaha lokal pemasok ini kan bagus. Tapi saya juga dapat komplain, pemasok lokal yang tidak diterima SPPG. Bahkan SPPG tetap mengambil dari distributor besar dari luar kota. Kadesnya komplain, kita beberapa produk dari desa enggak diserap SPPG di sekitar situ," ungkapnya.

Ia juga menyoroti lambatnya respons terhadap persoalan distribusi MBG yang disampaikan langsung kepada pihak terkait. Yanuar mencontohkan adanya sekolah yang membutuhkan program tersebut, tetapi tidak mendapat layanan pengantaran dari SPPG setempat.

"Termasuk juga misalnya ketika berbicara MBG, ya orangnya sudah dipecat, bahkan jadi tersangka. Saat itu saya telepon kepala BGN, itu ada SD mereka pengen dapat MBG, tapi SPPG nya tidak mau antar ke sana. Saya komplain, saya sampaikan ke kepala BGN, tolong dong ini ada masyarakat butuh MBG. Tapi tidak direspons," jelas Yanuar.

Politikus PKS itu meminta praktik laporan asal bapak senang (ABS) di lingkungan kementerian dihentikan. Menurutnya, laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya justru dapat membuat Presiden keliru dalam menilai pelaksanaan program pemerintah.

"Jadi jangan dibiarkan menteri-menteri asal bapak senang ini terus terjadi. Sehingga laporan itu tidak seperti yang terjadi di lapangan. Kasihan pak presiden. Menteri-menterinya ngecap, capaian hanya di atas kertas, tapi realita di bawah orang tidak merasakan," tegasnya.

Selain MBG, Yanuar turut mengkritik pelaksanaan program perumahan dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Ia menilai program pembangunan tiga juta rumah perlu dievaluasi karena belum sepenuhnya menjawab persoalan rumah tidak layak huni di daerah pemilihannya.

"Menterinya juga agak ngawur ini, bikin program 3 juta rumah tapi tidak bisa menterjemahkan apa yang diinginkan presiden. Ini perlu dievaluasi. Jangan kita cuma bahas di sini tapi teman-teman komisi 13 yang juga punya dapil banyak keluhan terhadap rumah yang tidak layak huni, kita cuma bahas disini, tapi kita tidak bisa bantu apa-apa," ujarnya.

Ia juga berharap program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak berhenti pada pemeriksaan kesehatan, tetapi diikuti kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan.

"Nah ini saya sedikit kritisi, di cek kesehatan gratis itu, berharap bukan hanya cek kesehatannya tapi ke depan berobatnya juga gratis. Jangan cuma cek kesehatan yang gratis. Tapi juga ketika dicek dia tidak sehat, malah makin parah karena pembiayaannya dia tidak sanggup untuk menanggung," pungkas Yanuar.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com