- Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan resmi memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon.
- Wacana pemindahan badak Jawa diusulkan Hasyim Djojohadikusumo guna mengurangi risiko kepunahan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
- Kementerian ESDM menerbitkan aturan yang mencantumkan sebagian perairan TNUK sebagai wilayah pertambangan tanpa izin penambangan langsung.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah belum pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Pigai, isu pemindahan badak Jawa yang belakangan menjadi perhatian publik masih sebatas wacana. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak menganggap gagasan tersebut sebagai kebijakan resmi pemerintah.
"Saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan Badak Jawa dibikinkan habitat kedua di tempat lain atau alternatif lain. Pemerintah Prabowo belum mengambil keputusan ya," kata Pigai kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pigai memahami munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat setelah sejumlah isu terkait Ujung Kulon berkembang dalam waktu berdekatan.
Salah satunya adalah terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Aturan tersebut memasukkan sebagian perairan di sekitar TNUK ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Selain itu, publik juga mengaitkan wacana pemindahan badak Jawa dengan pembangunan jalan dari Rangkasbitung menuju Panimbang.
"Publik itu memahami bahwa ini ada peraturan menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 tentang Kawasan Pengelolaan Tambang, Ijin Usaha Pertambangan. Lalu orang kait-kaitkan. Padahal ini usulan pemindahan, baru sebatas wacana pemindahan," ujarnya.
Pigai menilai berbagai isu tersebut saling dikaitkan oleh masyarakat karena muncul dalam waktu berdekatan. Dia pun meminta agar wacana pemindahan badak Jawa tetap dipahami sebagai gagasan yang belum menjadi keputusan pemerintah.
"Karena itu, menurut saya sebaiknya wacana ini ya itu tetap hanya sebagai sebatas wacana," katanya.
Sebelumnya, wacana pengembangan habitat kedua badak Jawa mencuat setelah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hasyim Djojohadikusumo, mengusulkan pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi risiko kepunahan badak Jawa yang seluruh populasinya saat ini berada di Ujung Kulon. Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Namun, Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menegaskan belum menetapkan lokasi maupun rencana teknis pemindahan badak Jawa. Kajian mengenai kelayakan habitat alternatif masih diperlukan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Di sisi lain, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 memang mencantumkan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai wilayah pertambangan.
Meski demikian, Kementerian ESDM menegaskan penetapan wilayah tersebut bukan merupakan izin untuk langsung melakukan kegiatan penambangan.