RUU Perampasan Aset Menuju Ketuk Palu: Poin Krusial, Mekanisme, dan Catatan Kritis

Kamis, 19 November 2026 | 07:00 WIB
Ilustrasi Pengesahan RUU Perampasan Aset. [Suara.com/Syahda]
BACA 10 DETIK
  • Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).
  • DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan tingkat II dan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
  • Aturan baru ini mencakup mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana guna memulihkan kerugian negara serta korban kejahatan.

Suara.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kesepakatan itu membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna. Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

DPR bahkan menjadwalkan pengambilan keputusan tingkat II sekaligus pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Pemerintah menyambut baik rampungnya pembahasan tingkat I.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menilai aturan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang berdampak terhadap perekonomian serta masyarakat.

Meski selangkah lagi disahkan, sejumlah hal tetap perlu dicermati.

Mulai dari batas tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan hak pihak ketiga, hingga pengawasan pengelolaan aset setelah dirampas negara.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae melakukan kunjungan kerja ke Menkum HAM Yasonna H. Laoly di Jakarta Senin (15/2/2021). ANTARA/HO-PPATK.

Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset bukan gagasan baru. Pembahasannya telah bergulir selama bertahun-tahun, bahkan sejak kajian awal yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008–2012.

Pada era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, rancangan aturan ini sempat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada 2015. Namun, pembahasannya tidak kunjung berjalan karena tak masuk daftar prioritas.

Pada 2019, draf kedua RUU Perampasan Aset rampung disusun. Jokowi kemudian mengusulkan agar rancangan tersebut masuk Prolegnas 2020, tetapi usulan itu tidak berlanjut.

Pemerintah kembali mendorong pembahasannya melalui surat presiden pada Mei 2023. Meski demikian, RUU tersebut belum dibahas hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024.

Babak baru dimulai pada September 2025, ketika DPR menetapkan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025–2026 sebagai usul inisiatif DPR.

Komisi III di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemudian mulai membahas draf dan naskah akademiknya pada Januari 2026. Rangkaian pembahasan dilanjutkan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi III telah menggelar 87 kali RDPU untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com