- ICW mengkritik keras RUU Perampasan Aset yang dijadwalkan disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026.
- ICW menilai draf terbaru melemahkan instrumen hukum karena menghapus aturan kekayaan tidak wajar dan menaikkan ambang batas nilai aset.
- Lembaga antikorupsi tersebut mengancam akan menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi jika pengesahannya tetap dipaksakan oleh DPR.
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dijadwalkan disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
ICW menilai sejumlah ketentuan dalam draf terbaru justru melemahkan instrumen untuk merampas kekayaan hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara.
Bahkan, lembaga antikorupsi itu menyebut RUU tersebut sebagai aturan palsu dan mengancam akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika pengesahan tetap dipaksakan.
Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan, selama ini RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk menjangkau hasil korupsi, termasuk kekayaan yang selama ini tidak tersentuh penegak hukum.
Namun, menurut dia, dua instrumen penting yang seharusnya memperkuat upaya tersebut justru melemah dalam draf terbaru. Di antaranya penghapusan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment serta pembatasan daya jangkau terhadap tindak pidana masa lalu melalui prinsip non-retroaktif.
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” tambah dia.
ICW juga mempersoalkan proses pembentukan RUU tersebut yang dinilai tidak transparan.
Ibrahim menyebut naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi, sejak tahap penyusunan hingga pembahasan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Bahkan, draf hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 hanya beredar secara terbatas.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset, kata Ibrahim, telah berupaya meminta keterbukaan sejak September. Upaya itu berlanjut dengan pelayangan somasi yang jatuh tempo pada 16 November.
Namun, seluruh langkah tersebut disebut tidak mendapat tanggapan, sementara pembahasan RUU tetap berjalan.
Kritik berikutnya menyasar pelibatan publik yang dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna.
Ibrahim menyebut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar tanpa naskah RUU yang dapat diakses masyarakat. Akibatnya, publik diminta memberikan masukan tanpa mengetahui secara utuh materi yang sedang dibahas.
Ia juga menyoroti perbedaan sikap antara pihak yang menolak dan mendukung pengaturan kekayaan tidak wajar.