- DPR RI akan mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Senayan pada Kamis, 19 November 2026.
- Delapan fraksi DPR RI telah menyepakati pengesahan RUU tersebut pada pembicaraan tingkat I tanggal 18 November 2026.
- RUU Perampasan Aset mencakup sepuluh substansi krusial, termasuk perluasan tindak pidana dan perlindungan hak pihak ketiga.
Suara.com - DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan agenda DPR RI yang diterima Suara.com, rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu hanya memiliki satu agenda, yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB. Jadwal tersebut juga tercantum dalam siaran langsung di kanal YouTube TV Parlemen.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna setelah pembicaraan tingkat I rampung.
"Iya (dibawa ke Rapat Paripurna hari ini)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset telah digelar pada Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruhnya menyatakan sepakat agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Setelah mendengar pandangan seluruh fraksi, Dasco kemudian mengetuk palu persetujuan agar pembahasan RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
10 Substansi Krusial RUU Perampasan Aset
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman sebelumnya memaparkan sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus pembahasan. Sejumlah ketentuan di antaranya mengatur perluasan cakupan tindak pidana, mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, hingga perlindungan hak pihak ketiga.
Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk memastikan efektivitas perampasan aset sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Poin kedua memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Pengaturannya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok terhadap pelaku kejahatan. Ketentuan ini masuk dalam substansi ketiga, termasuk tetap berlakunya ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.