BACA 10 DETIK
- DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Jakarta pada 19 November 2026.
- Panja mengeluarkan aturan illicit enrichment karena dianggap bermasalah dari sisi hak asasi manusia berdasarkan studi banding internasional.
- Undang-undang ini tidak memuat norma penghukuman karena dirancang khusus untuk mengatur hukum acara atau bersifat formil.
"Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," pungkasnya.
Sah Jadi UU
Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) tentan Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi Undang-undang (UU).
Persetujuan itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.