Aturan Soal Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Alasan DPR

Kamis, 19 November 2026 | 12:41 WIB
Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Jakarta pada 19 November 2026.
  • Panja mengeluarkan aturan illicit enrichment karena dianggap bermasalah dari sisi hak asasi manusia berdasarkan studi banding internasional.
  • Undang-undang ini tidak memuat norma penghukuman karena dirancang khusus untuk mengatur hukum acara atau bersifat formil.

"Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," pungkasnya.

Sah Jadi UU

Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) tentan Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi Undang-undang (UU).

Persetujuan itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com