RUU Perampasan Aset Disahkan, Pukat UGM Sebut Macan Ompong dan Pepesan Kosong

Kamis, 19 November 2026 | 12:34 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman. [Suara.com/Hiskia]
BACA 10 DETIK
  • DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, secara cepat.
  • Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai aturan tersebut lemah karena tidak mengatur kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
  • Pukat UGM mendesak penundaan pengesahan undang-undang itu agar drafnya diperbaiki demi mencegah penyalahgunaan kewenangan elite.

Suara.com - DPR bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, aturan yang telah dinanti selama 18 tahun itu dinilai belum memiliki kekuatan memadai untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai pembahasan dan pengesahan RUU tersebut berlangsung terlalu cepat demi mengejar target politik.

"Saya melihat bahwa RUU ini isinya pepesan kosong. Ini disahkan dalam waktu yang relatif cepat untuk kejar tayang, memenuhi janji Dasco bahwa 15 Desember sudah akan disahkan," kata Zaenur kepada Suara.com, Kamis (19/11/2026).

Menurut Zaenur, terdapat sejumlah persoalan substansial yang belum dibenahi dalam draf RUU tersebut. Salah satunya adalah tidak adanya pengaturan mengenai unexplained wealth, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Padahal, menurut dia, ketentuan tersebut semestinya menjadi salah satu instrumen penting dalam mekanisme perampasan aset.

"Dari draf (RUU Perampasan Aset) ini yang pertama tidak mengatur unexplained wealth ya, itu sangat mengecewakan sehingga saya katakan ini RUU macan ompong," ujarnya.

Persoalan lainnya adalah tidak adanya kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, pemberlakuan aturan tersebut masih menunggu pembentukan lembaga pengelola dan pengawas aset.

Zaenur menilai kondisi tersebut berisiko membuat efektivitas undang-undang tidak bisa langsung dirasakan setelah disahkan.

Ia juga menilai RUU Perampasan Aset berpotensi hanya menjadi alat untuk membangun kesan bahwa pemerintah dan DPR telah memenuhi tuntutan publik terkait pemberantasan korupsi. Padahal, lemahnya substansi aturan justru berisiko membuatnya tidak banyak memberikan manfaat.

Zaenur bahkan menduga terdapat kepentingan elite yang memengaruhi penyusunan sejumlah ketentuan penting dalam RUU tersebut.

"Ini digunakan untuk meraih simpati publik padahal isinya pepesan kosong, yang saya melihat RUU ini disahkan tidak akan banyak berguna untuk mendukung pemberantasan korupsi dan ya ini sih menunjukkan persekongkolan elit ya. Saya melihat ini memang ketakutan-ketakutan elit itu kemudian diakomodir," tandasnya.

Karena itu, Pukat UGM mendesak agar pengesahan RUU Perampasan Aset tidak dilakukan secara terburu-buru. Zaenur meminta DPR dan pemerintah memperbaiki draf terlebih dahulu agar aturan tersebut memiliki mekanisme perampasan aset yang efektif sekaligus dilengkapi pengawasan peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Kalau saya boleh menuntut ya jangan disahkan dulu gitu ya. Benerin dulu drafnya sampai draf itu punya mekanisme yang efektif untuk merampas aset tetapi juga sekaligus punya judicial scrutiny ya, punya mekanisme untuk mencegah terjadinya abuse of power dengan cara pengawasan dari peradilan," tegasnya.

Jika persoalan tersebut tidak diperbaiki, Zaenur khawatir RUU Perampasan Aset hanya menjadi aturan yang bersifat kosmetik dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Sekali lagi saya lihat ini RUU kejar tayang, RUU lipstik, RUU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com