-
Polda Jabar menyelidiki kasus pemuda Cimahi berinisial FS yang direkrut menjadi tentara Rusia.
-
Korban awalnya melamar kerja sebagai sopir Arab Saudi sebelum berakhir di perang Ukraina.
-
Disnaker Cimahi memastikan FS berangkat secara ilegal karena namanya tidak tercatat sebagai pekerja migran.
Suara.com - Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan perekrutan warga Kota Cimahi berinisial FS (29) sebagai tentara bayaran Rusia setelah keluarga meminta bantuan pemulangan. Pemuda tersebut awalnya mengincar pekerjaan sebagai sopir taksi di Arab Saudi sebelum justru berakhir di medan perang Ukraina.
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memastikan nama FS absen dari catatan resmi pekerja migran Indonesia. Fakta ini membuktikan korban berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural tanpa perlindungan pemerintah.
Kepolisian juga menemukan indikasi awal bahwa FS sebenarnya sudah memahami bahaya di balik tawaran gaji menggiurkan dari agen penyalur. Polisi kini membedah alur keberangkatan korban dari Bandung untuk mengungkap jaringan perekrutnya.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengonfirmasi bahwa tim penyidik sedang menelusuri jejak awal keberangkatan FS. Agen penyalur tenaga kerja diduga memancing korban menggunakan iming-iming upah tinggi untuk posisi pengemudi.
“Nanti ini sedang kami proses. Sudah dalam proses penyidikan dan perkembangannya akan kami sampaikan,” kata Hendra di Bandung, dikutip dari Antara, Sabtu (21/11/2026).
Hendra mengungkap fakta mengejutkan terkait kesadaran korban sebelum bertolak ke luar negeri. Polisi mengantongi informasi bahwa FS mengetahui jenis pekerjaan berisiko tinggi yang menantinya.
“Khusus yang ini kami sampaikan mereka tahu risiko yang akan terjadi. Jadi, mereka tahu akan bekerja apa,” ujarnya.
Keluarga korban kini mendesak pemerintah turun tangan memulangkan FS ke tanah air. Korban sempat menghubungi kerabatnya dan memohon bantuan evakuasi dari zona konflik tersebut.
Staf Penempatan Kerja Disnaker Kota Cimahi Ponco Pranoto langsung bergerak menelusuri alamat keluarga FS guna mengumpulkan bukti pendukung. Pemerintah daerah membutuhkan kronologi utuh terkait cara agen memberangkatkan warganya.
“Mudah-mudahan datanya bisa secepatnya kami dapatkan secara lengkap. Jadi, langkah awal kami menindaklanjuti dengan menelusuri keluarganya di Cimahi untuk mendapatkan informasi secara utuh, termasuk prosedur keberangkatannya bagaimana,” kata Ponco.
Hasil pengecekan sistem kepesertaan pekerja migran menunjukkan identitas FS tidak terdaftar sama sekali di instansi ketenagakerjaan setempat. Disnaker mendorong pihak keluarga segera melapor secara formal agar proses advokasi berjalan maksimal.
“Secara by name by address, yang bersangkutan tidak terdata di kami karena kami punya catatan PMI yang ke luar negeri. Secara resmi belum ada laporan, sehingga kami minta keluarga membuat pengaduan ke dinas,” ujarnya.