Diskusi Publik: Penarikan Cukai Plastik Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Suara.com - Penarikan cukai plastik dinilai akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan hanya menjadi beban bagi kalangan industri yang tengah bertumbuh saat ini. Pemerintah dinta berhati-hati dalam pengenaan cukai plastik ini.

Hal itu merupakan kesimpulan diskusi publik “Solusi Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia, Cukai Plastik atau Pengelolaan Sampah yang Optimal?”, yang diselenggarakan Forum Jurnalis Online (FJO), di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Salah satu nara sumber, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Ir. Reni Yanita M.SI mengatakan, penarikan cukai plastik hanya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ataupun utilisasi industri dalam negeri yang sudah mulai bertumbuh saat ini, termasuk di dalamnya industri kecil menengah yang mencapai 99,7% dan industri makanan minuman yang jumlahnya hampir mencapai 1,68 juta unit usaha.

“Ketika demand berkurang, pasti kebutuhan akan diisi oleh produk impor yang cenderung lebih murah. Ini juga yang harus kita sikapi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Ir. Reni Yanita M.SI mengatakan, penarikan cukai plastik hanya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ataupun utilisasi industri dalam negeri yang sudah mulai bertumbuh saat ini, termasuk di dalamnya industri kecil menengah yang mencapai 99,7% dan industri makanan minuman yang jumlahnya hampir mencapai 1,68 juta unit usaha.

Dia khawatir, penarikan cukai plastik justru akan mengganggu sisi permintaan yang pasti akan berkurang.

“Ini akan diisi oleh pangsa impor. Padahal PR kita adalah bagaimana menumbuhkan lagi industri ini dari keterpurukannya akibat Covid-19. Saat ini sudah mulai bergerak lagi, tapi jika ada wacana seperti ini, maka bisa dibayangkan bagaimana sulitnya nanti untuk membangkitkan lagi industri kita yang sudah mulai tumbuh, akibat penarikan cukai plastik ini,” tambahnya.

Perlu Waste Management yang Baik

Pada acara yang sama, Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3, Kementerian LHK, Dr. Novrizal Tahar melihat sampah plastik sebagai bagian dari yang harus dikelola. Ia menyebut, ada yang belum beres dalam hal persoalan sampah terkait waste management.

Baca Juga: Ditemukan Sampah Botol Plastik Berusia 40 Tahun di Jalur Pendakian Gunung Pangrango, Masih Bisa Diaur Ulang?

“Kalau di data kita, pengolahan sampah mungkin baru 60 persen yang kita anggap (terkelola) secara baik dan benar, dan masih ada mungkin sekitar 40 persen yang masih terbuang ke lingkungan dan menjadi persoalan,” ungkapnya.

Nara sumber lain, anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ir. Rachmat Hidayat, M. Sc, juga menyampaikan pengendalian sampah plastik, yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan cost dan benefit.

Menurutnya, penarikan cukai plastik ini akan memicu terjadinya kenaikan harga, yang otomatis akan menyebabkan permintaan turun. Permintaan turun, lanjutnya, pendapatan dan sebagainya juga turun.

Menurut Rachmat, dari riset Indef 2015 dijelaskan bahwa setiap 1,76% penurunan industri makanan-minuman akan berkontribusi terhadap hilangnya pendapatan secara nasional sebesar Rp6,79 triliun, dan ini berkorelasi dengan hilangnya lapangan pekerjaan sebanyak 280.000 orang.

Selain itu, pendapatan pemerintah berupa pajak pasti turun, baik pajak penghasilan maupun pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, tambahnya. 

“Apindo memandang cukai plastik bukanlah pilihan yang tepat untuk diambil saat ini, karena ekonomi nacional kita memerlukan pertumbuhan yang salah satunya didorong oleh pertumbuhan industri. Industri kita perlu lebih maju, agar bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kita masih punya banyak ruang untuk meningkatkan pengelolaan sampah kita,” tegas Rachmat.