Ridwan Kamil Bantah Ibu Kota Provinsi Jabar Pindah ke Tegalluar, Begini Penjelasannya

PURWASUKA - Isu pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ke Tegalluar, Kabupaten Bandung ditepis oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Menurut Emil sapaan akrabnya, yang berpindah bukan ibu kota provinsi. Namun pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar.

Meski demikian, dikatakannya bahwa rencana pemindahan pusat pemerintahan itu pun masih wacana.  

"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," ujarnya, Sabtu (15/10/2022). 

Emil, memastikan, Ibu Kota Jabar tetap Kota Bandung. Namun pusat pemerintahannya diwacanakan berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini dan Kertajati. 

"Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati," jelasnya dalam keterangan resminya. 

Adapun Tegalluar disebut paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar. 

Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya. 

"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," ungkap Emil. 

Baca Juga: Tak Ada Pujian dari Susno Duadji untuk Kapolri, Malah Curigai 'Ada Pelicin' sampai Teddy Minahasa 3 Kali Jadi Kapolda

Dia mencontohkan, Ibu Kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur,  pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya. 

"Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya," ujar Kang Emil. 

Namun demikian, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu dikaji lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak. 

"Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," pungkasnya.