Jokowi Turun Langsung Pastikan Kebenaran Video Viral Jalan Rusak di Lampung

Suara Sumatera - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada Jumat (5/5/2023). 

Dalam momen tersebut, Presiden menyempatkan mengecek jalan rusak yang berada di provinsi itu.

Diketahui, jalan rusak di Lampung sempat menjadi sorotan setelah seorang TikToker mengkritik keadaan infrastruktur di daerah tersebut.

Menurut Jokowi, jalan rusak di Lampung akan diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak memiliki kemampuan anggaran untuk memperbaikinya.

"Yang kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Tradisional Natar, Lampung Selatan, Jumat (5/5/2023).

Presiden menegaskan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan di Lampung dimulai secepat-cepatnya. Menurutnya, infrastruktur jalan berperan penting dalam menurunkan biaya logistik yang berpengaruh terhadap harga komoditas di pasar dan inflasi.

"Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki ya," kata Presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi mengaku ingin memastikan kebenaran banyaknya jalan rusak di Lampung yang videonya viral di dunia maya, sehingga berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu.

"Saya ingin memastikan, mau lihat betul apa enggak yang ada di video. Apakah yang ada di media itu benar atau enggak benar," kata Jokowi kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Baca Juga: Virgoun Ngaku Tak Ada Rasa Lagi Hingga Gugat Cerai, Inara Rusli: Pernikahan Enggak Melulu Tentang Cinta

Presiden menyatakan Pemerintah tengah memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan kabupaten/kota serta jalan-jalan provinsi yang rusak parah.

Kepala Negara meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.