Ada Subsidi, Jokowi Tegaskan Inflasi 4,9 Persen Bukan Akan Sebenarnya

TANTRUM - Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina mencatat konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter sampai akhir tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung ketahanan APBN tahun 2022, karena belanja subsidi yang sudah mencapai Rp502 triliun.

“Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu untuk menahan agar inflasi tidak tinggi. Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Presiden menyampaikan, pemerintah sepanjang 2022 telah menahan APBN untuk mampu menggelontorkan subsidi ke masyarakat. Belanja subsidi itu agar harga energi dan pangan yang dikenakan ke konsumen tidak meningkat drastis.

Pemerintah, kata ia, harus melakukan intervensi tersebut karena ketidakpastian geopolitik global pada tahun ini telah menekan rantai pasok komoditas energi terutama pada sisi suplai. Hal itu mengakibatkan terjadi kenaikan harga komoditas untuk barang energi dan pangan di pasar global.

Karena itu, kata Jokowi, dengan belanja subsidi dan juga kompensasi, pemerintah berharap daya beli masyarakat terjaga dan laju inflasi nasional terus terkendali.

“Angka inflasi di 4,94 persen tadi masih didukung dengan ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik. Itu bukan harga sebenarnya, bukan harga keekonomian itu harga yang disubsidi pemerintah yang besarnya subsidinya Rp502 triliun,” kata Presiden Jokowi.