Suara.com - Pemerintah Komunis Kuba akan menyaring pesan teks ponsel untuk kata-kata kunci seperti "demokrasi" dan "hak asasi manusia". Kemudian juga akan menghalangi mereka dari kegiatan pembangkangan.
Sebuah laporan investigasi oleh blogger Yoani Sanchez dan wartawan Reinaldo Escobar menyimpulkan bahwa pesan teks gagal terkirim jika mereka mencantumkan kata-kata berbahasa Spanyol seperti demokrasi, hak asasi manusia atau mogok makan, atau nama-nama beberapa pembangkang.
Kepala kelompok pemuda oposisi Somos Mas, Eliecer Avila, yang berpartisipasi dalam penyelidikan, mengungkapkan ada sekitar 30 kata kunci yang memicu pemblokiran telah diidentifikasi. Tapi dia memprediksi jumlah itu ada kemungkinan lebih banyak.
"Kami selalu berpikir teks menghilang karena provider sangat tidak kompeten, maka kami memutuskan memeriksa dengan menggunakan kata-kata yang mengganggu pemerintah," katanya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (6/9/2016).
"Kami menemukan tidak hanya kita tetapi seluruh negeri sedang disensor. Ini menunjukkan betapa tidak aman dan paranoid pemerintah," ungkapnya.
Belum bisa dipastikan sejak kapan sensor telah diberlakukan.
Laporan lengkap diterbitkan oleh surat kabar online Sanchez, 14YMedio.com.
Sebagai informasi, Cuba telah berulang kali menuduh Amerika Serikat menggunakan telekomunikasi untuk menumbangkan pemerintah Sanchez dan lawan lainnya dengan mempekerjakan tentara bayaran yang bekerja untuk Washington.
Berita Terkait
-
5 Merek Smartphone yang Paling Diminati di Asia Tenggara
-
5 Smartphone yang Paling Sering Dipakai Untuk Buka Situs Porno
-
7 Hal yang Dilakukan Orang dengan Smartphone di Transportasi Umum
-
Smartphone Daur Ulang Jadi Bahan Medali Olimpiade Tokyo
-
Sukses di Korsel, Luna Smartphone Dibuat Foxconn "Sekelas" iPhone
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Ahli UMJ Sebut Penggeledahan Rumah Febrie di Sentul Tetap Sah, Wilayah Hukum Bukan Penghalang
-
Aging Population dan Gen Z yang Terjepit Generasi Sandwich
-
Asap Karhutla Ganggu Penerbangan di Nabire, Dua Pesawat Batal Beroperasi
-
Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia
-
Kalimantan Membara, Ridwan Andi Wittiri Desak Evaluasi Total Karhutla: Ini Soal Nyawa Rakyat
-
Viral Kuskus Waigeo di Atas Pohon Tumbang: Saat Hutan Habitat Satwa Endemik Papua Menyusut
-
Bung Ropan Ubah Pernyataan soal Rizky Ridho, Peluang ke Timnas Indonesia Masih Terbuka
-
Sempat Ingin Berhenti demi Orang Tua, Kasman Kini Jadi Jembatan Bahasa di Industri Nikel Obi
-
Siapkan 1.000 Pengacara dan Digitalisasi Data, PPP Mulai Panaskan Mesin Hadapi Pemilu 2029
-
Hadirkan CFX Cryptalk dan CFX Seaside Mixer, Ekosistem CFXM Dorong Sinergi Industri Aset Digital