Smartphone Terbaru Diprediksi Akan Gunakan Baterai Lepas

Suara.com - Setelah membuat port pengisian daya USB Type-C wajib di semua smartphone, tablet, dan laptop, Uni Eropa (UE) kini telah menyetujui undang-undang dan peraturan baru, yang bertujuan membuat baterai lebih berkelanjutan dan dapat digunakan kembali.

Peraturan baru ini akan menghadirkan serangkaian tantangan baru bagi perusahaan teknologi konsumen dan produsen baterai, karena undang-undang baru tersebut mencakup seluruh siklus masa pakai baterai.

Seluruh siklus hidup baterai mencakup ekstraksi material, produksi industri, dan pembuangan.

Undang-undang UE yang baru akan berlaku untuk semua jenis baterai yang dijual di UE, termasuk baterai yang digunakan pada perangkat elektronik, baterai industri, baterai otomotif, dan baterai yang digunakan pada kendaraan roda dua dan kendaraan listrik (EV).

Mulai awal 2024, produsen baterai di UE harus melaporkan total jejak karbon produk, mulai dari ekstraksi hingga proses daur ulang.

Data ini kemudian akan digunakan untuk menetapkan batas CO2 maksimum untuk baterai yang akan berlaku paling cepat Juli 2027.

Mereka harus menggunakan persentase tertentu dari bahan daur ulang, yaitu 16 persen kobalt, 85 persen timbal, 6 persen litium, dan 6 nikel.

Peraturan baru tersebut juga mewajibkan merek teknologi konsumen untuk merancang perangkat mereka sedemikian rupa, sehingga baterainya dapat diganti dengan mudah, baik dengan melepas penutup baterai atau dengan melepas sekrup yang mudah diakses.

Mungkinkah ini berarti kembalinya baterai yang dapat dilepas ke smartphone?

Baca Juga: Realme 10s Meluncur Besok 16 Desember, Menopang Baterai 5.000 mAh

Yah, setidaknya itu akan membuat perangkat elektronik lebih berkelanjutan dan meningkatkan kehidupan mereka.

Ini juga akan mengurangi margin keuntungan perusahaan selama perbaikan dan pemeliharaan perangkat.

Jika disahkan, peraturan baru akan memastikan bahwa baterai yang dijual di kawasan UE lebih berkelanjutan secara global, yang pada akhirnya menetapkan standar untuk seluruh dunia.

Aturan tidak hanya menilai jejak karbon, tetapi perusahaan yang terlibat dalam proses pembuatan baterai di UE juga perlu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah hak asasi manusia dan tenaga kerja dalam rantai pasokan mereka.

UE telah menerapkan undang-undang baru ini hanya untuk bahan mentah utama seperti litium, nikel, kobalt, dan grafit.

Selain itu, UE juga telah menetapkan target pengumpulan yang ambisius. Ini bertujuan untuk mengumpulkan 45 persen bahan daur ulang perangkat elektronik pada 2023 dan 73 persen pada 2030.

Selain itu, dalam hal EV, ini bertujuan untuk mengumpulkan 100 persen bahan daur ulang, sebagaimana melansir laman Sammobile, Rabu (21/12/2022).

Nah, peraturan baterai UE yang baru sedang menunggu persetujuan akhir oleh Parlemen dan Dewan, dan itu pasti akan menimbulkan tantangan berat bagi perusahaan elektronik konsumen seperti Apple, Google, Samsung, dan lainnya karena mereka perlu memikirkan kembali desain perangkat mereka.

Bahkan, produsen baterai seperti Panasonic dan Samsung SDI.

Semua perusahaan yang berurusan dengan baterai akan diminta untuk mulai mempersiapkan undang-undang baru, meninjau rantai pasokan dan operasi mereka, dan juga melakukan solusi kolaboratif dengan pendaur ulang.