- Menkomdigi menerbitkan SE Nomor 4 Tahun 2026 yang mewajibkan operator seluler melindungi sisa kuota pelanggan.
- Direktur XLSMART Merza Fachys menyatakan operator wajib menyediakan skema perlindungan seperti rollover dan kompensasi tanpa biaya tambahan.
- Pemerintah memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 bagi operator untuk melaporkan pemenuhan kewajiban perlindungan tersebut.
Merza juga menegaskan, perlindungan sisa kuota tidak boleh dipahami sebagai kewajiban pelanggan membayar biaya tambahan agar kuotanya tetap bisa digunakan.
Menurut dia, status pelanggan tetap aktif berkaitan dengan aktivitas layanan seperti mengisi pulsa atau membeli data. Jika pelanggan tidak melakukan aktivitas tersebut, nomor dapat masuk masa tenggang.
“Jangan dianggap ini biaya tambahan. Bukan. Ini adalah syarat untuk jadi pelanggan. Tapi untuk paket yang tadi dikompensasi. Itu nggak ada biaya tambahan,” jelasnya.
Dengan demikian, mekanisme perlindungan sisa kuota dan masa aktif pelanggan merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Pilihan Paket Makin Beragam
Perubahan aturan ini juga membuat operator perlu memberikan pilihan yang lebih jelas kepada pelanggan.
Pemerintah mewajibkan operator menjelaskan harga, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian hingga perlakuan terhadap sisa kuota.
Bagi XLSMART, Merza mengatakan, perusahaan sebenarnya sudah memiliki sejumlah skema, mulai dari rollover, non-rollover hingga paket unlimited. Karena itu, perusahaan tidak membutuhkan perubahan strategi yang terlalu panjang.
“Rollover ada, non-rollover ada. Dan pilihan opsi-opsi itu sebenernya udah ada. Ya cuman diperbanyak sekarang,” kata Merza.
XLSMART juga masih mendefinisikan sejumlah opsi tambahan yang akan diberikan kepada pelanggan.
Pada akhirnya, perubahan ini membuat masa berlaku paket internet tidak lagi menjadi satu-satunya penentu nasib sisa kuota.
Pelanggan akan memiliki lebih banyak pilihan mengenai bagaimana kuota yang sudah dibayar tetap memberikan manfaat setelah masa paket berakhir.
Pemerintah sendiri memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 kepada operator untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban tersebut dan selanjutnya melakukan pelaporan secara berkala.