- Google menutup 19.372 channel YouTube terkait Indonesia karena menyebarkan konten pro-pemerintah pada Juli hingga September 2026.
- Penindakan terbesar terjadi pada Agustus 2026 dengan menutup 10.134 channel yang juga berisi kritik terhadap pihak oposisi.
- Google juga menghentikan 14.472 channel terkait China yang menyebarkan konten urusan luar negeri selama periode yang sama.
Meski jumlahnya berfluktuasi, temuan tersebut menunjukkan bahwa investigasi Google terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia terus berlangsung selama kuartal ketiga 2026.
Bukan Hanya Indonesia, Ribuan Channel Terkait China Juga Ditutup
Selain Indonesia, Google juga mengungkap penindakan terhadap jaringan operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pada Juli 2026, Google menghentikan 6.103 channel YouTube yang terhubung dengan kampanye tersebut. Jaringan ini menyebarkan konten dalam bahasa Mandarin dan Inggris mengenai urusan luar negeri China dan Amerika Serikat.
Penindakan berlanjut pada Agustus dengan penutupan 3.406 channel. Kemudian, pada September, Google kembali menutup 4.963 channel YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh serupa.
Google menyatakan bahwa temuan tersebut sejalan dengan laporan-laporan sebelumnya.
"Temuan ini sejalan dengan laporan-laporan kami sebelumnya," tulis Google dalam keterangannya.
Jika dijumlahkan, Google menutup 14.472 channel YouTube yang berkaitan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait China selama Juli hingga September 2026.
Operasi Pengaruh Terkoordinasi Jadi Perhatian Platform Digital
Temuan Google ini memperlihatkan bahwa operasi pengaruh terkoordinasi masih menjadi tantangan bagi platform digital, khususnya layanan berbagi video seperti YouTube.
Penyebaran konten yang dilakukan secara terorganisasi dapat memengaruhi arus informasi di ruang digital. Terlebih, konten yang berulang dan disebarkan melalui banyak channel berpotensi membuat suatu narasi terlihat lebih luas dan mendapat dukungan lebih besar.
Namun, Google tidak merinci dalam laporan tersebut siapa pihak yang mengendalikan jaringan channel terkait Indonesia maupun apakah seluruh channel tersebut dioperasikan oleh satu kelompok yang sama.
Google juga tidak menyebut bahwa penindakan tersebut secara otomatis membuktikan adanya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengoperasian jaringan tersebut.
Karena itu, temuan ini perlu dipahami sebagai hasil investigasi Google terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia, bukan sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia berada di balik aktivitas tersebut.
Laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 menjadi gambaran bagaimana platform digital terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap jaringan yang dinilai berupaya memengaruhi percakapan publik melalui aktivitas terkoordinasi.