SuaraBandung.id - Pemerintah China tidak main-main dalam menghadapi virus COVID-19 di negaranya.
Mereka tak segan-segan memecat bahkan memenjarakan pejabat yang dinilai gagal dalam menghentikan wabah.
Ancaman pemerintah China ini tidak main-main. Mereka baru-baru ini membuktikan telah mencopot banyak pejabat, bahkan di antaranya dipenjara karena dinilai gagal.
Hal itu dilakukan untuk peringatan keras pada pejabat lain agar serius dan tidak menyepelekan wabah ini.
Sejumlah pejabat di Daerah Otonomi Xizang atau Tibet dan Provinsi Hainan, China, dicopot dan ditahan.
Atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas sehingga muncul gelombang baru kasus COVID-19.
Hingga Selasa tercatat delapan pejabat, termasuk dari jajaran Komisi Kesehatan dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Tibet yang dicopot.
Gelombang kasus di wilayah barat daya daratan Tiongkok itu menjadi perhatian besar, karena daerah-daerah lain sudah bersih.
Sebanyak 502 kasus baru ditemukan di Tibet pada Sabtu (13/8) sehingga totalnya menjadi 678 kasus.
Baca Juga: 4 Cara untuk Lepas dari Beban Finasial Sandwich Generation
Kasus COVID-19 di Tibet merupakan peristiwa terburuk. Karena sebelumnya hanya mendapatkan satu kasus sejak 2020, itu pun berasal dari penduduk setempat yang baru melakukan perjalanan dari Wuhan, Provinsi Hubei.
Akibat gelombang baru, sejumlah kegiatan di Tibet ditunda.
"Kemungkinan besar kegiatan baru bisa dilaksanakan pada September mendatang," kata staf Kantor Informasi Dewan Negara China (SCIO) mengabarkan kepada ANTARA Beijing mengenai pembatalan penyelenggaraan Forum Pembangunan Tibet yang digelar di Kota Lhasa pada 18-24 Agustus 2022.
Demikian halnya dengan Forum Bisnis yang rencananya digelar pada 14-20 Agustus di ibu kota Tibet itu juga batal.
Sementara itu, enam pejabat di Pulau Hainan di wilayah selatan China dikenai sanksi administrasi seiring dengan ditemukannya 7.736 kasus positif COVID-19 dalam dua pekan sejak 1 Agustus.
Dua pejabat di Kota Danzhou, Hainan, ditahan di sel kepolisian setempat karena kedapatan bermain poker dan judi saat masyarakat setempat sedang membutuhkan bantuan akibat serangan gelombang pandemi.
Berita Terkait
-
Sejumlah Pejabat China Dipecat dan Ditahan, Karena Gagal Cegah Penularan Covid-19
-
Pernah Kena Covid-19, Pembawa Acara Indy Barends Takut Rayakan Kemerdekaan RI Bersama Keluarga
-
Catat! Ini Aturan Baru Naik Pesawat Per 15 Agustus 2022
-
Banjir Bandang Terjang Pengzhou China, Dilaporkan Tujuh Orang Tewas
-
China Klaim Negara Paling Aman untuk Wanita, Media Barat Bongkar Fakta Mengerikan: Rekaman CCTV Tak Bisa Dibungkam
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Detik-detik Wagub Babel Ditahan, Pakai Rompi Tahanan Merah lalu Bungkam
-
Belanja Digital Gen Z: Saat Kebutuhan dan Keinginan Semakin Sulit Dibedakan
-
Niat Bermain Berakhir Duka, Bocah 5 Tahun Tenggelam di Sungai Cianjur
-
Polisi Datang Pakai 7 Mobil, Keluarga Sutrimo Tetap Bungkam dan Tak Mau Lapor
-
Tak Perlu Tunggu 2028, Pemerintah Didesak Segera Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan
-
Sempat Hilang Sebulan, Jejak Pembunuh Manusia Silver Berakhir di Rumah Kos Kediri
-
Promo BRI, Dapatkan Cashback Spesial Isi Bensin di SPBU BP
-
7 Toko Online Terpercaya yang Menjual Sepatu New Balance 530 dengan Harga Terbaik
-
Buntut Ucapan 'Kayak Sirkus', Ini 6 Poin Jawaban Deddy Sitorus
-
Prabowo Naikkan Tukin TNI jadi 90 Persen, Mensesneg: Bukan Perlakuan Istimewa