/
Jum'at, 03 Maret 2023 | 13:12 WIB
Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan saat mengambil sumpah jabatan empat pejabat JPTP di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Jumat (3/3/2023) (Dok Prokompim KBB)

SuaraBandungBarat.id- Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan melantik empat pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Jumat (3/3/2023).

Hengky mengatakan, pihaknya bakal segera melakukan rapat terkait sejumlah kebijakan yang harus segera terealisasikan dalam waktu dekat.

"Nanti rapat tersebut akan membahas terkait program prioritas yang harus diselesaikan oleh setiap OPD tersebut," katanya, Jumat (3/3/2023).

Ia menambahkan, pihaknya bakal segera melakukan rapat bersama dinas PUTR KBB membahas terkait perbaikan jalan sesuai dengan kemampuan anggaran.

"Selebihnya nanti akan ada rapat pertama untuk PUTR, perhatian publik hari ini infrastruktur cukup banyak," katanya.

"Jadi harus betul-betul memetakan mana prioritas perbaikan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita," imbuhnya.

Sementara itu, untuk Dishub KBB pihaknya menekankan agar program "Bandung Barat Caang" dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

"Kita punya janji politik program prioritas Bandung Barat Caang yang harus dikejar, selain yang lainnya," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya berharap Dishub KBB melakukan komunikasi baik dengan Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Serba-serbi WSBK Mandalika 2023, Dibuka Meriah dengan Karnaval Budaya

"Karena berkat komunikasi yang baik dari provinsi  juga tahun 2023 kita mendapat anggaran yang cukup besar untuk PJU," katanya.

Lebih jauh dari itu, pihaknya meminta Diskominfotik KBB dapat merealisasikan program pembangunan insfratruktur digital di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

"Sesuai arahan pak presiden, bagaimana infrastruktur digital ini juga dikejar sampai ke pelosok-pelosok," katanya.

Masih kata Hengky, keberadaan infrastruktur digital dapat  dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dan digital service itu bisa diterapkan dalam pelayanan  kepada masyarakat agar lebih efektif dan efesien. 

"Jadi masyarakat tidak perlu datang ke pemda, cukup dengan aplikasi sudah bisa ngurus perijinan. Jadi ke depan tatap muka sedikit-sedikit bisa kita kurangi sehingga tidak ada konflik offinterance dan lebih murah," katanya.

Sementara itu, untuk Dinsos KBB pihaknya meminta agar persoalan temuan BPK terkait Bansos dapat segera ditindaklanjuti dan terselesaikan dengan baik.

Load More