SUARABANDUNGBARAT - Pegasus, perangkat penyadap canggih buatan Israel, telah menjadi perhatian internasional karena penggunaannya yang kontroversial dalam membungkam demokrasi di berbagai negara.
Di Indonesia, beberapa lembaga penegak hukum diduga telah mengimpor perangkat zero click tersebut dengan cara yang tidak transparan.
Kisah penggunaan Pegasus dalam pembungkaman tersebut tidak terlupakan, seperti dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018 di Istanbul, Turki.
Pemerintah Arab Saudi menggunakan Pegasus untuk meretas telepon Khashoggi dan pasangannya. Kisah serupa juga terjadi pada jurnalis dan aktivis di berbagai negara.
Pegasus, yang dikembangkan oleh perusahaan NSO Group di Israel, adalah perangkat lunak penyadap yang mampu meretas perangkat iPhone, Mac, Android, dan sistem operasi lainnya.
Metode operasinya yang dikenal sebagai zero click memungkinkannya untuk menyusup tanpa perlu klik dari pemilik perangkat.
Dengan Pegasus, pelaku dapat mengendalikan seluruh perangkat, mengakses data pribadi seperti email, foto, video, dan lokasi pengguna, serta mengaktifkan mikrofon dan kamera tanpa sepengetahuan pengguna.
Penggunaan Pegasus juga terdeteksi di Indonesia, di mana dua perangkat Pegasus milik perusahaan Q Cyber Technologies dari Israel diduga telah masuk pada Desember 2020.
Alat tersebut diperiksa oleh Bea Cukai namun dilewatkan tanpa penjelasan yang memadai.
Baca Juga: Sandiaga Bakal Resmi Gabung Partai Kakbah, Elite PPP akan Rapat Bahas Tugas yang Bakal Diembannya
PT Mandala Wangi Kreasindo, perusahaan Indonesia yang memesan perangkat tersebut, telah mengganti kepemilikan dan alamatnya beberapa kali sebelum perangkat tersebut tiba.
Meskipun belum ada bukti konkret, sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya menyebutkan bahwa Pegasus diduga telah digunakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, BSSN, dan KPK di Indonesia.
Informasi ini juga didukung oleh adanya catatan pengadaan perangkat yang mirip dengan produk NSO Group oleh kepolisian pada tahun 2017 dan 2018.
Pembelian Pegasus membutuhkan biaya yang besar, dengan perkiraan minimal Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
Transaksi ini dilakukan melalui perantara perusahaan swasta di luar Indonesia, seperti di Singapura dan Eropa, karena tidak ada hubungan diplomatik langsung antara Indonesia dan Israel.
Penggunaan Pegasus untuk membungkam oposisi politik, aktivis, dan jurnalis telah memunculkan keprihatinan akan penyalahgunaan teknologi yang berdampak negatif terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Harry Styles Ungkap Perjuangan Jadi Penyanyi Solo Usai One Direction Bubar
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
Terkini
-
Drama Tas Berisi Rp23 Juta Tertinggal di Rest Area KM 116 A Tol Bakter, Pemilik Sempat Panik
-
Soroti Rapor Merah Penyeberangan, INSTRAN: Mudik 2026 Terancam Tak Optimal
-
Prabowo Dorong Percepatan Program Perumahan untuk Atasi Ketimpangan Sosial
-
Membongkar 'Jalur Cepat' Haji: Bagaimana Eks Menag Yaqut Terjerat Korupsi?
-
Optimalkan Perlindungan Bagi Pekerja, Kolaborasi Duo BPJS Makin Solid
-
Amnesty International Soroti Pernyataan Prabowo soal Pengamat, Ingatkan Bahaya Label Tidak Patriotik
-
Dukung Rencana Penghematan Prabowo, Legislator Golkar: Potong Gaji Pejabat Harus Terukur-Transparan
-
Ini Daftar 5 Film yang Lagi Trending di Netflix Indonesia
-
Purbaya Siapkan Efisiensi Anggaran Program Pemerintah Imbas Harga Minyak Naik, Tak Cuma MBG
-
LDK PPI Tiongkok Region Utara 2026 Cetak Pemimpin Berjiwa SATSET