Pemerintah optimis soal perekonomian Indonesia di 2023 ini. Pemerintah menganggap kondisi ekonomi Bumi Pertiwi akan membaik.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. Dia mengatakan, di tahun pemilu ini, bakal memberikan dampak positif bagi Indonesia. Alasannya, karena aktivitas dari seluruh partai politik (Parpol).
"Pasti ini akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Menurut saya sih akan positif," tuturnya, dilansir Senin (09/01/2023).
Dia juga menjelaskan ada alasan lainnya. Dia menyebut, ekonomi dalam negeri akan cemerlang berkat kinerja APBN di 2022, Khususnya saat melindungi masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
"Jangan lupa bahwa APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp 550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji, dan listrik. Ini kenapa harga administered yang diatur pemerintah nggak melonjak tinggi," terangnya.
Dia pun membandingkan kondisi Indonesia dengan negara yang ada di Amerika dan Eropa. Di mana di 2 benua itu, BBM-nya mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun kemarin.
Lalu, wanita bendahara negara itu menuturkan, defisit APBN di tahun kemarin berhasil capai di bawah 3 persen. Alias, lebih rendah dari tahun sebelumnya.
“Tahun 2022 defisit kita menurun sangat drastis ke 2,38%, itu merupakan penurunan sangat besar. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat," ujarnya.
Kemudian, dia menyebut pemerintah akan melakukan beberapa reformasi. Yakni, implementasi Undang-undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Cipta Kerja, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca Juga: Roberto Martinez Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Portugal, Dikontrak sampai 2026
"Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia," lugasnya.
Namun, dia mengimbau ke masyarakat untuk tetap waspada menghadapi dinamika ke depan. Lantaran, resiko ketidakpastian masih tinggi.
"Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita gak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita," tukasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Santai Jelang Lawan Persija Jakarta, Bernardo Tavares: Tekanan Menang di Mereka!
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Anggota DPR Soroti Tragedi Siswa SMP di Siak Meninggal saat Praktik: Saya Tak Habis Pikir
-
HUT ke-45 PTBA Lebih Bermakna, Aksi Donor Darah Libatkan Banyak Pihak
-
2 Gitaris Baru Seringai Belum Personel Tetap, Masih Penjajakan Temukan Chemistry
-
Final Four Proliga 2026: Popsivo Polwan Menang Pertama, Usai Tumbangkan Electric PLN Mobile
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Loyalitas Berbuah Hadiah, Bank Sumsel Babel Manggar Umumkan Pemenang Utama Pesirah
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum