Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap PDIP yang setuju dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Rocky menilai PDIP kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kader-kadernya kepada publik.
Menurutnya, sikap PDIP itu justru menunjukkan bahwa mereka seperti kekurangan kader yang bisa bersaing di pemilu 2024 mendatang.
"Nah itu sebetulnya buruknya sikap PDIP itu yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksa supaya nyoblos partainya aja," ujar Rocky Gerung dikutip Suara.com dari kanal YouTubenya, Senin (09/01/2023).
Kata Rocky, padahal partai-partai lain ada kaderisasi. Oleh sebab itu, Rocky menganggap pilihan PDIP setuju sistem proporsional tertutup adalah karena takut bersaing dengan tokoh parpol lain di pemilu nanti.
"Jadi kalau PDIP bilang nyoblos partai aja, apapun alasan dibalik itu yang diungkapkan oleh Hasto segala macam argumen dia, orang tetap tahu itu karena PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap sedia berdebat denga PDIP di dalam kampanye nanti," jelasnya.
Sikap PDIP itu disayangkan oleh Rocky Gerung, sebab partai berwarna merah itu kini seakan mempertunjukkan jendela kelemahannya.
Rocky menyebut PDIP memang penakut dan survei internal partai mereka buruk hingga memilih setuju dengan sistem proporsional tertutup.
"Kalau survei internalnya buruk ya diatasi 'kalau begitu ya jangan diperlihatkan calon-calon buruk itu mending nyoblos partai aja'," kata Rocky.
Sebaliknya juga, Rocky mengatakan orang menduga ada calon-calon buruk yang memang kalau dipasang di surat suara justru menjebloskan PDIP.
Baca Juga: HUT PDIP Ke-50, Puan Maharani Minta Maaf ke Semua Parpol
Calon-calon buruk yang dimaksud Rocky adalah calon-calon yang bermasalah dan juga koruptor, seperti nama yang mungkin akan ada di surat suara namun belum ditangkap KPK.
Rocky menduga ada upaya PDIP meloloskan nama para kader yang koruptor di pemilu mendatang.
"Kita mesti menduga buruk, karena koruptor PDIP banyak juga tuh yang masih kabur. Nah itu yang justru orang anggap berarti mau meloloskan yang berpestasi buruk tuh," jelas Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menduga PDIP memilih sistem proporsional tertutup karena dua hal, yakni kekurangan kader atau ada kader tapi buruk.
Berita Terkait
-
HUT PDIP Ke-50, Puan Maharani Minta Maaf ke Semua Parpol
-
Kader PDIP Siap Isi Kekosongan Kursi Menteri, Jika Jokowi Lakukan Reshuffle
-
Meski Ada Negatifnya, Jusuf Kalla Lebih Memilih Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
-
Ganjar Menanti Kejutan di HUT PDIP: Itu Urusannya Bu Mega dan Pak Sekjen
-
Elektabilitas Partai Selalu Moncer, Puan Maharani Sesumbar PDIP Tak Perlu Gimmick Politik
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
6 Poin Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Dasco, Salah Satunya 'Era Baru DPR'
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian