Suara.com - PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menolak pemilu proporsional tertutup. Padahal ada 8 partai politik lain yang "mengeroyok" PDIP lantaran berbeda pendapat.
Sikap PDIP ini jelas tidak lepas dari analisis sejumlah pihak, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung. Lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, dia menilai PDIP sedang berada di krisis calon legislatif.
"Jadi sayang sekali, PDIP mempertunjukkan jendela kelemahannya," ungkap Rocky, dikutip pada Senin (9/1/2023).
Menurut Rocky, PDIP tidak memiliki sistem kaderisasi yang baik sehingga tak ada cukup kader untuk bertarung di Pemilu 2024.
Namun perkara krisis kader tampaknya bukan satu-satunya alasan PDIP menyepakati pemilu sistem proporsional tertutup. Dengan pedas, kritikus pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menilai PDIP memang berencana untuk memasang kader-kader berkualitas buruk.
Sebagai gambaran, pemilu dengan sistem proporsional tertutup menyebabkan rakyat hanya memilih partai politiknya. Sementara legislator yang akan mewakili rakyat ditentukan secara sepihak oleh elite partai.
"Tapi sebaliknya juga, orang menduga ada calon-calon buruk yang memang kalau dipasang di surat suara justru menjebloskan PDIP," terang Rocky.
"Dan calon-calon yang bermasalah ini, yang kebanyakan koruptor sebetulnya atau namanya ada di situ tapi belum ditangkap KPK, kita mesti menduga buruk. Karena kan koruptor PDIP banyak juga tuh yang sampai sekarang masih kabur," sambungnya.
Rocky menduga PDIP memang berniat untuk memajukan calon-calon anggota dewan dengan rekam jejak bermasalah yang sekiranya tidak mungkin dipilih publik bila terpampang gamblang di surat suara.
Baca Juga: Ada Persoalan Lebih Rumit, Rocky Gerung Kritik Saling Serang Rizal Ramli Dan Mahfud MD
"Nah itu yang justru orang anggap, berarti mau meloloskan mereka yang berprestasi buruk. Jadi lepas dari kontroversi, kita hanya bisa menduga dua soal itu, memang nggak ada kader atau ada kader tapi buruk karena itu mau diselundupkan," tandas Rocky.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengimbau PDIP untuk tidak memaksakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Senada dengan Rocky, Jamiluddin menilai PDIP berusaha memuluskan sistem tersebut demi keuntungan partai. "Pilihan PDIP tentu wajar karena dinilai lebih menguntungkan bagi partainya," tutur Jamiluddin.
Video yang mungkin terlewat oleh Anda:
Berita Terkait
-
Keras! Rocky Gerung Sebut Jokowi Khianati Megawati Gegara Dukung Ganjar hingga Jadi Boneka Oligarki
-
Ditanya soal Kejutan dari Megawati di HUT PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Bilang Begini
-
Wacana Megawati Kembali Nyapres Bikin Debat: Disinggung Mirip Joe Biden
-
Bicara Soal Capres, Puan: Kita Partai Besar, Enggak Mungkin Enggak Punya Kader untuk Dicalonkan
-
Megawati Sudah Kantongi Nama, Puan Santai Ungkap PDIP Tak Bimbang Tentukan Capres: Nggak Perlu Pusing
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless