Suara.com - Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Suryani SF Motik, menyarankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN, dalam merealisasikan programnya diminta untuk bekerja sama dengan Swasta.
Menurut Suryani, BUMN dapat membagi tugasnya dengan swasta dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan yang membutuhkan modal besar, seperti pembangunan infrastruktur.
"Penahanan PMN itu tidak masalah. Kalau memang bisa dilakukan sebagian oleh swasta, ya kenapa tidak. BUMN bisa mengurangi areanya, dan membagi dengan swasta," kata Suryani di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).
Suryani menambahkan, tugas BUMN bukan hanya membuat perusahaan kaya, tetapi memberikan benefit (keuntungan) bagi masyarakat. Pada prinsipnya, BUMN dalam representasinya dimiliki oleh rakyat.
"Kompetisi di satu sisi adalah hal yang baik, tetapi efisiensi bisa jadi diragukan," tutup Suryani.
Senada dengan Suryani, Staf Khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta, mengatakan, penundaan pembahasan PMN dalam postur APBN 2016 adalah hal yang normal. Bisa jadi, beberapa hal seperti memperhitungkan aspek daya beli masyarakat, dan kepedulian penanganan bencana alam, menjadi bahan pertimbangan.
"Itu tidak menjadi masalah, karena ada alasan yang dupertimbangkan," kata Arif.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Narasi Pemerintah soal Harga Tiket Pesawat Naik 13 Persen Dinilai Menyesatkan
-
Kementan Pastikan Stok Daging Sapi Aman Jelang Idul Adha 2026
-
Mulai Hari Ini Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
-
BRILink Agen Mekaar 426 Ribu, BRI Perluas Inklusi hingga Desa
-
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya Tawarkan Promo Spesial dan Hiburan Musik
-
Hampir Separuh UMKM di Sektor Pangan, Masalah Pasar Masih Jadi Hambatan
-
OJK Perpanjang Batas Laporan Keuangan Asuransi hingga Juni 2026
-
OJK: Bank Bisa Penuhi Kebutuhan Valas Tanpa Bikin Rupiah Semakin Goyah
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp64.050/Kg, Telur Ayam Nyaris Rp32 Ribu
-
Masih Harus Uji Coba, Status Bahan Bakar Bobibos Tunggu Kepastian Kategori BBN atau BBM