Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan masih ada 70 kapal yang menunggu untuk ditenggelamkan segera setelah proses persidangan selesai.
Puluhan kapal itu ditenggelamkan sebagai hukuman atas tidak pidana penangkapan ikan liar (illegal fishing) yang ditegakkan sejak kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti sejak akhir 2014 lalu.
Dalam jumpa pers "Renungan Akhir Tahun 2015" di Kantor KKP Jakarta, Selasa, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengatakan 70 kapal yang belum ditenggelamkan itu masih dalam proses hukum setelah mengajukan kasasi.
Jumlah tersebut merupakan sisa dari 107 kapal yang sudah ditenggelamkan dari 177 kapal yang telah ditangkap sepanjang 2015.
"Pengadilan ada prosesnya, kita berharap bisa memenangkan perkara lagi. Ada 70 kapal yang masih dalam proses (pengadilan), jadi kami masih punya stok untuk ditenggelamkan," katanya.
Sjarief menambahkan, dalam waktu dekat, jumlah kapal yang akan ditenggelamkan akan terus bertambah lantaran pihaknya berniat untuk melanjutkan kebijakan tersebut.
Menurut dia, efek dari kebijakan tersebut sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia.
"Pesan Ibu Menteri, tahun depan akan tetap kita lanjutkan," kata Sjarief. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Minyakita Masih Mahal, CORE Sebut Produsen Sawit Lebih Pilih Ekspor Ketimbang Pasok Dalam Negeri
-
Siapa Richard Muljadi? Cucu Konglomerat Terjerat Penipuan Batu Bara
-
Teknologi AI Bikin Purbaya Lebih Cepat Endus Pakaian Bekas Impor Ilegal
-
Investor Asing Bawa Kabur Dana Rp393 Miliar dari Pasar Saham di Sesi I
-
BUMI Resmi Tak Bagikan Dividen, Ke Mana Larinya Laba Bersih Tahun 2025?
-
Melihat Keuangan RANS yang Pincang Jelang IPO: Laba Turun 41%, Masih Bergantung pada Raffi-Nagita
-
Industri Tekstil RI Tak Mampu Olah, Purbaya Pilih Musnahkan Pakaian Bekas Impor Ilegal
-
Profil INACO (PT Niramas Utama Tbk): Saham IPO, Kondisi Keuangan, dan Pemegang Saham
-
Finex: Kepatuhan dan Edukasi Lebih Penting daripada Janji Untung Trading
-
Purbaya Sepakat Polisi Hukum Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Pakai UU Pengelolaan Sampah