Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respon cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada dibawah garis kemiskinan namun "terlewat" dalam penyaluran program bansos pemerintah.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan meskipun infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat terbatas namun bukan berarti bansos non tunai sulit direalisasikan. Berkat kerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) kata dia, bansos non tunai bisa terealisasi dengan baik.
"Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos-red) bekerjasama dengan BRI dengan memanfaatkan fasilitas "Teras Keliling BRI". Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum," tuturnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2016 bansos PKH mulai disalurkan non tunai melalui kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2017 jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM, sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM.
Turut hadir dalam kegiatan bersama Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok