Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez di Jakarta, Senin (5/6/2017). Pertemuan tersebut guna membahas program kerjasama dalam bidang perumahan dan pengembangan wilayah pariwisata.
"Ada dua program baru yang dibahas yakni terkait perumahan untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, baik pekerja formal maupun informal, serta pembangunan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika," tutur Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (6/6/2017).
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan dan pejabat tinggi pratama lainnya.
Pada sektor perumahan, pinjaman Bank akan digunakan bagi program National Affordable Housing Project sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disalurkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar 225 juta dolar AS.
Sementara pinjaman sebesar USD 225 juta akan dialokasikab bagi subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target sasaran adalah masyarakat yang belum tersentuh program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Alokasi anggaran tersebut diperkirakan diharapkan dapat menambah jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak. "Program mulai dilaksanakan pada Juli 2017 hingga 2020. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia dan ditargetkan bagi 1,2 juta kepala keluarga baik pekerja formal maupun informal," tambah Menteri Basuki.
Kerjasama kedua yakni dalam pembangunan infrastruktur dasar di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu di Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. “Programnya akan dimulai di bulan Agustus 2017, berupa penyusunan Rencana Induk Terpadu Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas yang direncanakan memakan waktu 12 bulan. Infrastruktur yang akan dibangun jalan, home stay, sarana air bersih dan sanitasi," tambah Menteri Basuki.
Besarnya dana untuk pembuatan rencana induk bagi 3 kawasan wisata tersebut yakni USD 6 juta dimana USD 4 juta merupakan pinjaman dan USD 2 juta hibah. Sedangkan untuk implementasinya akan dilaksanakan selama 60 bulan dengan pinjaman Bank Dunia sebesar USD 200 Juta.
Baca Juga: Inilah Kelebihan Konsep Green Building Kementerian PUPR
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pertumbuhan Kredit Kuat dan DPK Meningkat, Fungsi Intermediasi Bank Mandiri Solid di Akhir Tahun
-
Saham-saham yang Cum Date 29 Desember, Siap Bagikan Dividen Jumbo
-
BRI Peduli Salurkan 5.000 Paket Sembako di Ciampea
-
Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
-
Harga Emas Diprediksi Makin Naik Tahun 2026, Faktor 'Perang' Jadi Kunci
-
La Suntu Tastio, UMKM Binaan BRI yang Angkat Tradisi Lewat Produk Tas Tenun
-
Pasca Akusisi, Emiten Properti Milik Pengusahan Indonesia Ini Bagikan Dividen
-
Harga Emas Kompak Meroket: Galeri24 dan UBS di Pegadaian Naik Signifikan!
-
Pabrik Chip Semikonduktor TSMC Ikut Terdampak Gempa Magnitudo 7 di Taiwan
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Tahun 2025, Update Terbaru OJK Desember