Tahu Mau Jadi Ibu Kota Baru, Aparat Desa di Penajam Minta Naik Gaji

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur tepatnya sebagian di Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara.

Mengetahui akan menjadi Ibu Kota baru, aparat desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara menuntut kenaikan gaji dan insentif sebesar 100 persen.

"Aspirasi kenaikan gaji dan tunjangan itu sudah kami sampaikan kepada Wakil Bupati Penajam Paser Utara," kata Ketua Forum Sekretaris Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, Yuni Nurhayati Aka.

Aparat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara menuntut kenaikan gaji dan insentif seperti dana operasional Rukun Tetangga (RT) yang dinaikkan 100 persen.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menaikkan dana operasional RT dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.

"Kami menuntut hal yang sama karena aparat desa dan RT diatur dalam peraturan bupati yang sama. Tuntutan kenaikan gaji dan insentif 100 persen aparat desa itu hal yang wajar," ujar Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Sariman.

Namun, lanjut ia, kenaikan gaji dan tunjangan aparat desa tersebut harus berdasarkan aturan, apakah peraturan daerah memungkinkan kenaikan gaji dan insentif aparat desa tersebut.

Tuntutan kenaikan gaji dan insentif aparat desa itu, menurut Sariman, perlu dibahas antara eksekutif dan legislatif dan besaran kenaikan gaji dan tunjangan aparat desa yang diakomodir tergantung hasil pembahasan.

Saat ini gaji kepala desa sebesar Rp 3 juta dan tunjangan Rp 1,5 juta per bulan, sedangkan gaji sekretaris desa Rp 2,35 juta dengan insentif Rp 1,05 juta per bulan.

Untuk gaji perangkat desa lainnya meliputi kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sebesar Rp 1,75 juta dan tunjangan Rp 1 juta per bulan.

Baca Juga: Jadi Ibu Kota Negara, Spekulan Tanah Teror Penajam Paser Utara

Gaji dan insentif aparat desa tersebut dinilai masih minim, sehingga aparat desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara menuntut kenaikan gaji dan tunjangan 100 persen. (Antara)