Belanja Pemerintah Pusat Bengkak Gara-gara Covid-19

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan kinerja APBN hingga akhir April 2020 dalam konferensi pers virtual APBN KiTa (APBN Kinerja dan Fakta) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa belanja Pemerintah Pusat naik untuk berjaga-jaga dalam menangani Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentan miskin dan paling terdampak.

"Belanja pemerintah pusat Rp 382 triliun, lebih tinggi dari tahun kemarin Rp 370 triliun, transfer daerah Rp 241 triliun yang sudah ditransfer," kata Suahasil.

Keseimbangan primer hingga 30 April Rp 18,4 triliun, defisit Rp 74,5 triliun atau 0,44 persen dari PDB, lebih rendah dari tahun kemarin 0,63 persen dari PDB.

Pembiayaan anggaran Rp 221,8 triliun, dari SilPA Rp 147,4 triliun lebih tinggi dari tahun lalu untuk belanja yang sifatnya mendadak.

"Kita perlu berjaga-jaga untuk kesehatan, sudah dialokasikan tetapi uang harus ada. Begitu juga belanja sosial," tegasnya.

Namun, secara keseluruhan, belanja negara turun negatif 1,4 persen karena dilakukan realokasi anggaran untuk yang sifatnya belanja barang. Belanja barang dibuat efisiensi, termasuk perjalanan dinas.

Sementara belanja pegawai bisa tetap jalan, tetapi belanja sosial didorong.

Baca Juga: DPR Minta Menkeu Segera Sampaikan Perubahan Asumsi Makro APBN 2020