Menghitung Cuan Bisnis PCR yang Disebut-sebut Melibatkan Erick Thohir dan Luhut

Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut terlibat dalam bisnis PCR melalui PT GSI. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, Yayasan Adaro sebagai pemegang saham di PT GSI memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 6 persen.

Arya juga menyebut, tes PCR yang dilakukan PT GSI jumlahnya 2,5 persen dari total jumlah tes yang dilakukan di Indonesia.

"PT GSI yang dikaitkan dengan Pak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700 ribu. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5% jadi 97,5 % lainnya dilakukan pihak lain," kata Arya kepada wartawan, Selasa (2/11/2021) kemarin.

Suara.com mencoba menghitung harga tes PCR di awal yang mencapai Rp 2,5 juta per kepala. Jika tes PCR yang dilakukan GSI sebanyak 700.000 kepala, artinya GSI mendapatkan Rp 1,75 triliun dari tes PCR.

Sementara jika dihitung di harga PCR terendah saat ini yang sebesar Rp 250.000 untuk Pulau Jawa dan Bali saja, maka GSI mendapatkan Rp 175 miliar dari tes PCR.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir disebut terlibat dalam bisnis PCR, hal tersebut dikatakan oleh Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto.

Selain Erick Thohir, Edy juga menyebut nama lain yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Baca Juga: Erick Thohir Disebut Terlibat Bisnis PCR, Jubir: Hanya 2,5 Persen

"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.