Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kunjungan para dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru periode 2022-2027. Kunjungan Dewan Komisioner OJK ini, untuk meminta pandangan dari Wapres terkait industri jasa keuangan.
Selepas pertemuan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, Wapres menginginkan pengembangan industri jasa keuangan syariah.
Dia menjelaskan, Wapres ingin kehadiran jasa keuangan syariah bisa memberikan manfaat penting bagi masyarakat luas.
"Pak wapres memberikan perhatian khusus pada sektor keuangan berbasis syariah yang memang secara menyeluruh semakin besar perannya, kontribusinya dalam keseluruhan sektor jasa keuangan di Indonesia," ujar Mahendra di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini melanjutkan, dalam pertemuan itu, OJK juga telah membeberkan beberapa strategi untuk menguatkan industri jasa keuangan syariah.
"Jadi, kami melaporkan dan menjelaskan Bagaimana prioritas ke depan untuk aspek literasi inklusi dan juga pemahaman mengenai keuangan syariah kepada masyarakat secara umum yang menjadi program prioritas OJK," ucap dia.
Mahendra mengungkapkan, kontribusi jasa keuangan syariah masih tergolong masih kecil, sehingga masih berpeluang untuk dikembangkan.
"Memang kontribusinya sebesar 6,7% yang memang secara historis sudah lebih besar daripada sebelumnya namun dibandingkan potensinya yang ada jauh masih banyak yang harus dikembangkan," imbuh dia.
Baca Juga: Tokopedia Luncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap Mulai Rp 10.000
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026