Suara.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Dari delapan kategori penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Bekasi, PT Jababeka Tbk menjadi satu-satunya perusahaan yang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu (1) Best Infrastructure Responsibility TJSLP Awards dan (2) Best Industrial Estate Management TJSLP Awards sebagai Kawasan Industri Terbaik. Adapun penghargaan diserahkan langsung oleh DR. H. Dani Ramdan, M.T selaku Pj. Bupati Bekasi.
Jababeka, hingga saat ini, memiliki 5 Pilar Program CSR Jabat (Jababeka Bersahabat) yang dijalankan setiap tahunnya, yaitu Jabat Pendidikan, Jabat Sehat, Jabat Ekonomi, Jabat Lingkungan dan Jabat Sosial Budaya.
Tujuan program CSR Jababeka untuk menjalin harmonisasi bisnis dan lingkungan yang berkelanjutan, melalui keterlibatan yang intens, dan bermanfaat bagi pengembangan masyarakat.
Dalam acara pemberian penghargaan tersebut, Pemkab Bekasi juga melakukan Sinkronisasi Rencana Kegiatan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (SINERGI TJSLP) melalui paparan dan diskusi bersama Pj. Bupati Bekasi dengan tema Akselerasi Pembangunan Kabupaten Bekasi melalui Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pada acara tersebut, Jababeka turut menandatangani komitmen pelaksanaan TJSLP untuk tahun 2023 mendatang.
Managing Director PT Jababeka Infrastruktur, Dr. Agung Wicaksono, M.Sc., MBA, IPU, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bekasi yang sudah mengapresiasi peran swasta dalam upaya mendukung pemerintah melalui program CSR perusahaan.
Lebih lanjut, Agung – begitu biasa ia disapa – menerangkan, salah satu yang dilakukan perusahaan adalah memberi manfaat bagi lingkungan sekitar agar ada 'social license to operate', yaitu dukungan masyarakat kepada operasi perusahaan.
Untuk memastikan hal tersebut, maka TJSLP atau CSR yang dilakukan menjadi upaya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem bisnis di Kawasan Industri Jababeka-Cikarang dan masyarakat sekitarnya melalui cara yang bermanfaat dan bermartabat.
“Langkah selanjutnya adalah bagaimana agar CSR para tenant (Kawasan Industri Jababeka-Cikarang) bisa disinergikan juga dengan CSR Jababeka. Sehingga, dampaknya lebih signifikan dan membantu tercapainya sasaran pemerintah juga,” tutupnya.
Baca Juga: Jababeka Bersama Tenant dan YPUP Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Rupiah Masih Loyo Pagi Ini, Berpeluang Sentuh Rp18.000
-
Bisa Pesan Sekarang, Harga Emas Antam Tetap Rp2.665.000/Gram Hari Ini
-
Tak Lagi Sekadar Simpan Pinjam, Koperasi Didorong Bangun Bisnis PLTS
-
IHSG Bergerak Dua Arah Pagi Ini ke Level 5.800-an, BREN dan ANTM Mulai Diburu Asing
-
OJK Kaji Penguatan Pengawasan Rekening Judi Online, Lebih dari 33 Ribu Sudah Diblokir
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri