Dibalik Aksi Pamer Harta, Berikut Daftar 39 Pejabat Teras Kemenkeu yang Rangkap Jabatan di BUMN

Suara.com - Aksi pamer harta yang dilakukan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menimbulkan polemik ditengah publik. Sifat hedonisme para pejabat ini pun jadi sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Lembaga ting teng yang fokus terhadap penggunaan anggaran ini bahkan menemukan setidaknya ada 39 pejabat teras Kemenkeu yang kini merangkap jabatan disejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Namun, dari pantauan Seknas Fitra, setidaknya 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN," kata Gunardi Ridwan Tim Data dan Riset Seknas FITRA dalam konfrensi persnya secara virtual di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Gunardi menjelaskan jika ditelaah secara lebih luas, rangkap jabatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di BUMN tersebar hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga. Pada tahun 2023, Seknas Fitra melalukan uji petik pada 243 komisaris BUMN di seluruh BUMN, ditemukan fakta minimalnya terdapat 95 aparatur negara atau 45% yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.

Khusus untuk Kementerian Keuangan FITRA pun mendorong agar kebijkaan rangkap jabatan di Kemenkeu untuk dievaluasi mengingat fungsi dan peran yang penting dan vital bagi pengelolaan keuangan di Republik Indonesia ada ditangan Kemneku.

"Seknas Fitra khawatir akan berdampak pada kinerja aparatur Kementerian Keuangan baik di lembaga dan di perusahaan plat merah," katanya.

Alasan lainnya, persoalan rangkap jabatan sejatinya telah melanggar regulasi sehingga kebijakan rangkap jabatan ini patut untuk dievaluasi kembali. Sehingga profesionalitas dan tidak berpihak menjadi kunci dari pada ASN dalam menjalankan tugas serta kewajibanya, salah satunya mengenai hal rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Berikut daftar pejabat teras Kemenkeu yang rangkap jabatan di perusahaan BUMN:

1. Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan sebagai Komisari PLN
2. Heru Pambudi Sekretaris Jenderal sebagaia Komisari Pertamina
3. Isa rachmatarwata Direktur Jenderal Anggaran sebagai Komisari PT Telkom
4. Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak sebagai Komisari PT SMI
5. Askolani Direktur Bea dan Cukai sebagai Komisaris BNI
6. Rionald Silaban direktur Kekayaan Negara sebagai Komisaris Bank Mandiri
7. Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Komisaris PT Semen Indonesia Grup
8. Luky Alfirman Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (bukan BUMN)
9. Awan Nurmawan Nuh Inspektur Jenderal Kemenkeu sebagai Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur
10. Febrio Nathan Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Andin Hadiyanto Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara
12. Sudarto Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi sebagai Komisaris Pegadaian
13. Suminto Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
14. Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
15. Yon Arsal Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
16. Made Arya Wijaya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai komisaris PT Biofarma
17. Rina Widiyani Wahyuningdyah Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan menjabat sebagai komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
18. R. Wiwin IstantiKepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Komisaris PTPN 7
19. Ari Wahyuni Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai Komisaris Jamkrindo
20. Arief Wibisono Kepala Biro Hukum wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
21. Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Advokasi sebagai Komisaris Utama PT Geodipa energi
22. Rukijo Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
23. Sugeng Wardoyo Kepala Biro Umum sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24. Hidayat Amir Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I
25. Agung Kuswandono Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26. Rofyanto Kurniawan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Komisaris PT ASABRI
27. Chalimah Pujihastuti Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebagai Komisaris PT POS
28. Dedy Syarif Usman Sekretaris DJKN sebagai Komisaris PT Waskita Karya TBK
29. Encep Sudarwan Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagai Komisaris Askrindo
30. Dwi Pudjiastuti Handayani Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai Komisaris Indonesia Re
31. Wawan Sunarjo Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga sebagai Komisaris PT Surveyor Indonesia
32. Lisbon Sirait Direktur Sistem Penganggaran sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM
33. Sudarso Inspektur V sebagai Komisaris PT Barata Indonesia
34. Meirijal Nur Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai Komisaris Indosat
35. Joko Prihanto Direktur Lelang sebagai Komisaris PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)
36. Mariatul Aini Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
37. Bhimantara Widyajala Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
38. Heri Setiawan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebagai Komisaris PT Geodipa energi
39. Adi Budiarso Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) sebagai Komisaris PT SUCOFINDO

Baca Juga: Holding BUMN Perkebunan Dukung Adanya Bursa Berjangka untuk CPO, Ini Alasannya