Suara.com - Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan negara pada semester I-2023 mencapai Rp1.407,9 triliun, naik 5,4 persen dari jumlah pendapatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.336,1 triliun.
Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2023 mencapai 57,2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.463,0 triliun.
Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan mencapai Rp1.105,6 triliun atau 54,7 persen dari APBN 2023 yang mencapai Rp2.021,2 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 5,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.049,4 triliun.
Penerimaan perpajakan dari sektor pajak mengalami pertumbuhan positif, sedangkan kepabeanan dan cukai mengalami penurunan.
Penerimaan pajak pada semester I-2023 mencapai Rp970,2 triliun atau setara dengan 56,5 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp1.718,0 triliun. Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 9,9 persen dibandingkan dengan capaian semester I tahun lalu sebesar Rp882,6 triliun.
Kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp263,7 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp217,0 triliun, dan PPh 21 sebesar Rp107,7 triliun.
Pertumbuhan PPh badan didorong oleh profitabilitas usaha dan harga komoditas yang tinggi pada tahun 2022. Sementara itu, PPN dalam negeri didukung oleh peningkatan produksi dan konsumsi domestik yang stabil. PPh 21 dipengaruhi oleh peningkatan penggunaan dan upah tenaga kerja.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp135,4 triliun atau 44,7 persen dari APBN sebesar Rp303,2 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami penurunan sebesar 18,8 persen akibat menurunnya produksi hasil tembakau dan harga crude palm oil yang lebih rendah.
Baca Juga: Bertemu Jokowi Lagi, Apa yang Dibahas Prabowo Subianto di Istana Negara?
Berita Terkait
-
Tegas! Bupati Garut Larang PPPK Merangkap Jabatan Panwascam: Harus Mengundurkan Diri
-
10 Isu Strategis Mengancam Bangsa dan Negara, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman: Tugas Tanggung Jawab Bersama TNI AD
-
Sri Mulyani Optimis Pendapatan Negara Tahun Ini Lebihi 100%
-
Dirjen Imigrasi Sebut Banyak Mahasiswa Indonesia yang Berpindah Jadi Warga Negara Singapura
-
Bertemu Jokowi Lagi, Apa yang Dibahas Prabowo Subianto di Istana Negara?
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS