- Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund menggunakan Saldo Anggaran Lebih untuk menjaga stabilitas obligasi negara.
- Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah tekanan modal asing yang memicu pelemahan nilai tukar Rupiah di pasar keuangan.
- Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta lembaga di bawah Kemenkeu untuk melakukan pembelian kembali obligasi Pemerintah.
Suara.com - Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sumber anggaran untuk mengaktifkan Dana Stabilitasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund (BSF) demi memperkuat nilai tukar Rupiah.
Dana Stabilisasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund adalah dana cadangan khusus yang disiapkan Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) saat terjadi tekanan masif, seperti pelarian modal asing (capital outflow) yang berisiko memicu krisis.
Menkeu Purbaya menerangkan kalau saat ini dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) milik Pemerintah yang juga akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia.
Tak cuma itu, dia juga melibatkan special mission vehicle (SMV) atau lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan barang sentral. Tapi dananya ada. Kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain (Kementerian) Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Keuangan. Itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu jadi bukan SAL saja," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Jumat (8/5/2026).
Bendahara Negara menyebut, rencana ini dilakukan demi menjaga obligasi Pemerintah relatif stabil di pasar. Dengan demikian surat utang negara tidak gampang dipengaruhi investor asing.
"Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat saja supaya bondnya, marketnya relatif stabil. Kangan gampang digoyang oleh investor asing, itu saja," katanya
Pembelian atau buyback obligasi Pemerintah ini dinilainya tak memerlukan banyak anggaran. Sebab arus keluar modal asing yang terjadi tidak terlalu besar.
"kalau dilihat volume-nya yang keluar selama ini kelihatannya enggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita," jelasnya.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Program Stimulus di Q2 2026, Incar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Sebelumnya Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Bond Stabilization Fund sebenarnya bukan hal baru. Instrumen ini sudah ada tapi tidak pernah dijalankan.
Bendahara Negara juga memastikan Bond Stabilization Fund berbeda dengan Bond Stabilization Framework yang dimiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana ini dijlalankan apabila dalam keadaan krisis.
"Bukan hal yang baru, tapi enggak pernah dijalanin. Artinya ada, tapi mati. Sebetulnya sudah ada, tapi mati. Saya mau hidupin aja," beber dia.
Purbaya mengatakan Dana Stabilisasi Obligasi dihidupkan lantaran adanya kenaikan yield obligasi Pemerintah sejak awal 2026. Saat dirinya menyuntik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan, yield (imbal hasil) obligasi sempat ada di angka 5,9 persen.
Namun setelahnya yield terus naik, mulai dari 6,1 persen dan sekarang 6,7 persen. Akibat imbal hasil terus naik, lanjut Purbaya, maka harga bond bisa jatuh.
"Kalau bond jatuh apa? Asing yang punya bond di sini kan ada capital loss. Ada di sana aturan-aturan di lembaga investasi itu. Kalau loss sekian, musti potong sekian. Jadi itu memicu pelemahan nilai tukar," papar dia.
Maka dari itu Purbaya ingin menahan pelemahan tersebut dengan menjaga harga obligasi. Dengan demikian tidak ada modal asing yang keluar dari instrumen tersebut.
Lebih lanjut ia juga bakal koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terkait wacana buyback obligasi melalui Bond Stabilization Fund yang akan dijalankan dalam waktu dekat.
"Belum tahu, tapi kita akan koordinasi dengan bank sentral. Saya akan coba bantu Rupiah dengan cara saya sendiri," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Purbaya Siapkan Program Stimulus di Q2 2026, Incar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
-
Duit Negara 'Ludes' Rp34 Triliun dalam Sebulan! Bank Indonesia Akhirnya Buka Suara!
-
Kurs Rupiah Melemah ke Rp17.366 per Dolar AS, Dipicu Konflik AS-Iran dan Penguatan Dolar
-
Perry Warjiyo Ungkap Penyebab Rupiah Melemah, BI Intervensi All Out Jaga Stabilitas
-
Saat Rupiah Melemah, Apakah Side Hustle Jadi Jawaban Keresahan Finansial?
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada