Dorong Evaluasi KKKS, DPR RI Dukung Bahlil Usut Tuntas Penundaan Proyek Migas Demi Impor BBM

Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang curiga soal produksi minyak atau lifting yang terus alami penurunan sudah tepat.

Terlebih, kecurigaaan itu kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang menunda Plan of Development (POD) proyek minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini menilai, langkah tegas yang diambil Menteri Bahlil untuk mengevaluasi kinerja KKKS merupakan keputusan strategis demi mempercepat produksi migas domestik dan menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kami di Komisi XII sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, terutama dari Singapura yang menyumbang lebih dari separuh kebutuhan nasional," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (28/5/2025).

Mukhtarudin menegaskan, dugaan penundaan POD oleh KKKS harus diselidiki secara serius karena berpotensi merugikan kepentingan nasional serta menghambat upaya mencapai kemandirian energi.

Ia juga meminta Kementerian ESDM untuk memprioritaskan beberapa langkah konkret guna mengatasi keterlambatan pengembangan proyek migas.

"Salah satunya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KKKS yang menunda POD tersebut. Prioritasnya adalah mengidentifikasi alasan teknis, administratif, atau potensi kepentingan tertentu di balik penundaan," kata dia.

Selain itu Mukhtarudin juga menyoroti kondisi sumur migas di Indonesia, di mana dari sekitar 40 ribu sumur, hanya separuhnya yang aktif. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian serius dalam rangka optimalisasi produksi migas nasional.

"Termasuk pada sumur-sumur yang tidak produktif dari sekitar 40.000 sumur yang hanya 20.000 di antaranya aktif," kata dia.

Baca Juga: Bahlil Klaim Cadangan Migas Indonesia Masih Luar Biasa

Fraksi Partai Golkar di Senayan, lanjut Mukhtarudin, mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap KKKS yang tidak memenuhi komitmen pengembangan proyek.

Ia bahkan menyatakan dukungan terhadap penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti sengaja menunda proyek demi mempertahankan ketergantungan pada impor BBM.

"Karena langkah-langkah ini diprioritaskan untuk memastikan POD dapat mempercepat produksi migas nasional, mendukung kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM," tegas Mukhtarudin.

Kecurigaan Bahlil Lahadalia

Sebelumnya, dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kecurigaan bahwa ada pihak yang sengaja memperlambat proses pengembangan blok migas agar Indonesia terus-menerus bergantung pada impor BBM.

"Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada? Atau sengaja diturunkan agar impor terus? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design," ujar Bahlil.

Ia mengungkapkan bahwa dari hampir 40 ribu sumur migas yang ada, hanya 20 ribu yang produktif. Padahal, pemerintah telah memberikan izin pengelolaan wilayah kerja untuk mempercepat produksi.

"Ternyata kita sudah punya 301 hasil eksplorasi yang belum POD. Ini dibuat mundur-mundur," kata dia.

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM siap mengevaluasi dan bahkan menarik wilayah kerja dari KKKS yang tidak kunjung melaksanakan POD, untuk kemudian dilelang kembali kepada kontraktor lain yang lebih serius.

"Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design. Hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh yang tidak mengatakan ini tidak by design," pungkas Bahlil.