Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

Suara.com - Kinerja layanan bongkar muat di sejumlah pelabuhan Indonesia disorot pelaku usaha. Pemerintah pusat diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pemantauan langsung menyusul penurunan produktivitas yang dinilai berdampak pada melonjaknya biaya operasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan, keluhan datang dari berbagai daerah, terutama pelabuhan domestik.

"Sudah sering dan banyak keluhan dari pelaku usaha hampir di seluruh pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik. Keluhan itu terutama masalah keterbatasan jumlah maupun kemampuan kinerja alat bongkar muat pelabuhan yang membuat antrian memanjang," kata Trismawan yang dikutip, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan laporan anggota ALFI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, keterlambatan pengiriman barang kini kerap terjadi. Jadwal sandar kapal molor akibat rendahnya produktivitas alat bongkar muat, sehingga mengganggu rantai distribusi barang.

"Saat ini kegiatan logistik melalui pelabuhan laut terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan layanan pelabuhan-pelabuhan domestik ini, sehingga proses pengiriman barang menjadi efisien dan konsumen juga tidak terpapar biaya yang kian mahal," tambahnya.

Tak hanya pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan, perusahaan logistik juga terdampak. Trismawan menyebut keterlambatan membuat utilisasi truk logistik menurun drastis. Di sisi lain, biaya operasional terus meningkat.

"Pelaku logistik banyak terbebani ketidakpastian peraturan, tumpang tindih aturan serta keterlibatan banyak instansi yang terlibat sehingga menghambat kecepatan dan keberlangsungan kinerja pelaku usaha logistik nasional. Biaya mahal di pelabuhan ini merugikan semua pihak," bebernya.

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Ketua ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono mengungkapkan waktu tunggu kapal meningkat tajam. Proses sandar dan bongkar muat berlangsung lebih lama dibanding periode normal.

Sebagian crane dinilai sudah tua sehingga membatasi kapasitas. Di Terminal Peti Kemas Nilam dan Mirah, kapasitas ideal pengolahan kontainer mencapai 30–40 kontainer per jam. Namun realisasi di lapangan saat ini hanya sekitar 10 kontainer per jam.

Baca Juga: Pelabuhan Karimun Masuk Radar Sanksi Uni Eropa terkait Distribusi Minyak Rusia

Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Belawan, Medan. Ketua ALFI Sumatra Utara Surianto Butong mengatakan kapal berukuran besar kesulitan bersandar akibat pendangkalan alur pelabuhan. Saat ini hanya kapal kecil berkapasitas 200–300 TEUs yang dapat masuk, padahal biasanya pelabuhan melayani kapal hingga 1.000 TEUs.

Sementara di Pelabuhan Merauke, Papua Selatan, Ketua DPC ALFI Merauke Abi Bakri Alhamid menyebut kapal bisa molor bersandar hingga 3–4 hari. Bahkan waktu tunggu kapal disebut bisa mencapai 7–10 hari. Setelah sandar, proses bongkar muat yang biasanya selesai dua hari kini memakan waktu hingga lima hari. Total waktu kapal dari tiba hingga berangkat kembali bisa mencapai 10–15 hari.

Menanggapi keluhan tersebut, Pelindo memberikan klarifikasi. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra memastikan pelayanan di TPK Lamong, TPS Surabaya, TPK Nilam, dan TPK Berlian berjalan sesuai perencanaan.

"Kami pastikan tidak ada kapal antre hingga 6 hari lamanya untuk menunggu pelayanan di terminal peti kemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak," tegas Widyaswendra.

Ia menjelaskan setiap kapal telah memiliki jadwal kedatangan terencana melalui sistem berthing window. Pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, keselamatan, kondisi lapangan, serta kelancaran arus kapal secara keseluruhan.

Pelindo juga mengklaim terus melakukan pembenahan. Pada 2026, TPS Surabaya akan menerima empat unit alat baru jenis QCC dan 14 unit rubber tyred gantry (RTG). Sementara TPK Berlian akan dilengkapi dua unit QCC yang diperkirakan tiba pertengahan tahun.