- Prabowo Subianto mengundang investor Jepang melapor langsung kepadanya mengenai kendala investasi pada forum di Tokyo.
- Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi hambatan investasi dan mendorong deregulasi aturan yang menghambat.
- Prabowo menekankan peran presiden sebagai CEO negara yang harus cepat menyelesaikan masalah demi efisiensi investasi.
Suara.com - Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan transparan.
Dalam forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, ia bahkan secara terbuka mempersilakan investor Jepang untuk melaporkan langsung berbagai kendala investasi kepadanya.
Pernyataan ini disampaikan dalam ajang Business Forum Indonesia–Jepang Tokyo yang menjadi momentum penting memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).
Presiden sebagai “CEO Negara”
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pendekatan kepemimpinan yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan investor. Ia menggambarkan peran presiden modern layaknya seorang CEO yang harus sigap menyelesaikan masalah.
“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan demi mendorong arus investasi masuk.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai hambatan investasi atau de-bottlenecking task force. Satgas ini bertugas menangani kendala seperti perizinan lambat hingga praktik yang merugikan investor.
Baca Juga: Prabowo Tawarkan Danantara ke Investor Jepang, Jaminan Aman Investasi di Indonesia
“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, atau perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas ini,” jelas Prabowo.
Deregulasi Jadi Fokus Utama
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong deregulasi besar-besaran untuk menyederhanakan aturan yang dinilai menghambat dunia usaha.
“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat dalam menarik investasi asing.
Prabowo juga mengingatkan bahwa kecepatan menjadi kunci dalam dunia bisnis modern. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap proses kebijakan dan investasi.
Berita Terkait
-
Prabowo Dorong Penataan Bantaran Rel, KAI Siap Inventarisasi dan Amankan Lahan
-
Prabowo Bertemu Ray Dalio, Bahas Proyek Energi hingga Danantara
-
Harga BBM Tak Naik, Purbaya: Sekarang Popularitas Pemerintah Naik Kencang Sekali
-
Purbaya Bantah Budaya 'ABS' Saat Hadapi Prabowo: Semua Kita Hitung Dengan Baik
-
Investor Jepang dan Lokal Suntik Modal USD 1 Juta ke Startup Komik
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM