Gas Mahal Picu PHK 55 Ribu Buruh, ESDM: Industri yang Mana Dulu!

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya buka suara terkait melonjaknya harga gas industri yang disebut-sebut telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengancam nasib sedikitnya 55.000 pekerja di sektor manufaktur.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah belum bisa langsung menyimpulkan penyebab lonjakan harga gas yang dikeluhkan kalangan industri. Menurutnya, perlu dilakukan pendalaman untuk mengetahui sektor mana yang terdampak dan apakah kenaikan tersebut terjadi pada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

"Jadi industri yang mana dulu. Kita kan harus dalami ini informasinya. Jadi ya ini kebijakan kita beda, ya kenyataannya ini ya kita kan harus evaluasi terhadap gap yang ada," kata Yuliot kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah kalangan buruh dan DPR mengungkapkan dampak serius dari lonjakan harga gas industri yang dinilai telah menggerus daya saing manufaktur nasional.

Yuliot menduga keluhan mengenai tingginya harga gas berasal dari industri yang berada di luar skema HGBT. Pemerintah, kata dia, selama ini telah berupaya menjaga daya saing industri dengan menetapkan harga gas khusus bagi sektor-sektor tertentu.

"Mungkin itu pada saat terjadi, itu kan ada pengguna gas yang non-HGBT kan? Tapi ya pemerintah berusaha untuk memenuhi gas itu dengan penetapan harga gas bumi tertentu ini HGBT," ujarnya.

Saat ini pemerintah menetapkan harga gas industri rata-rata sekitar USD 6,5 per MMBTU. Bahkan untuk industri strategis yang berorientasi ekspor, memiliki nilai investasi besar, serta mendukung program hilirisasi, harga gas sempat diturunkan dari USD 8,7 menjadi USD 8 per MMBTU.

Menurut Yuliot, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga daya saing industri dalam negeri di tengah ketatnya persaingan global.

"Jadi ini dalam rangka meningkatkan industri dalam negeri," katanya.

Baca Juga: 55 Ribu Pekerja Terancam PHK, DPR Siapkan Rapat Koordinasi untuk Mitigasi

Namun di lapangan, kondisi yang dihadapi sejumlah pelaku industri disebut jauh berbeda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan harga gas industri yang melambung telah menjadi salah satu keluhan utama kalangan pekerja dan pengusaha.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6), Dasco bahkan langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk membahas persoalan tersebut.

Dasco mengaku menerima banyak laporan mengenai tingginya harga gas yang berpotensi memicu PHK massal. Jika tidak segera ditangani, sedikitnya 55.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan.

Kekhawatiran serupa disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Ia mengungkapkan harga gas industri yang sebelumnya berada di kisaran USD 6 per MMBTU kini melonjak hingga USD 23 per MMBTU.

Lonjakan tersebut dinilai memukul industri keramik dan manufaktur yang sangat bergantung pada pasokan gas sebagai sumber energi utama.

Dampaknya mulai terlihat. Dua pabrik besar di kawasan Bekasi, termasuk Granito, disebut telah menghentikan operasional. Sementara Milan Keramik dan Mulia Keramik dikabarkan menghadapi tekanan serupa dan berpotensi mengambil langkah yang sama jika persoalan harga gas tidak segera diselesaikan.

Kalangan serikat pekerja pun mendesak pemerintah bergerak cepat agar krisis energi di sektor industri tidak berubah menjadi krisis ketenagakerjaan yang lebih luas. Mereka berharap koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat menghasilkan solusi konkret dalam beberapa hari ke depan untuk menyelamatkan ribuan lapangan kerja yang kini berada di ujung tanduk.