Prabowo Akui Gaji Guru Kurang, Lapangan Kerja Sedikit

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja, hingga masih tingginya angka kemiskinan ekstrem disebut menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026). Menurutnya, pemerintah memahami berbagai keluhan masyarakat dan menjadikan persoalan tersebut sebagai mandat yang harus dituntaskan.

"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem. Kita paham ini semua masalah kita, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengaku terkejut setelah melihat langsung kondisi ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, skala persoalan yang dihadapi jauh lebih besar dibandingkan perkiraan pemerintah sebelum menjabat.

"Saya sendiri sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden, tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita," katanya.

Dari sisi ekonomi, Prabowo menilai salah satu penyebab utama ketimpangan adalah masih besarnya aliran kekayaan nasional yang keluar negeri akibat berbagai praktik perdagangan yang tidak sehat. Ia menyoroti dugaan praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan yang dinilai telah menggerus penerimaan negara dalam jumlah sangat besar.

Menurut Prabowo, distorsi tersebut menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat dan menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Terjadi suatu distorsi terhadap ekonomi kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal dan tidak adil bagi bangsa kita," tegasnya.

Baca Juga: Aturan Prabowo: Lepas dari Status WNI Wajib Bayar Rp5 Juta