Beli Pertalite Tak Lagi Bebas, Bakal Ada Aturan Baru

Suara.com - Melonjaknya harga BBM non subsidi seperti Pertamax series sejak 10 Juni lalu, membuat masyarakat banyak beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Perubahan pola konsumsi belakangan mengakibatkan antrean panjang di SPBU di sejumlah wilayah. 

Guna mengatasi persoalan tersebut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyebut pemerintah akan mengatur tata kelolanya, khususnya kuota Pertalite. 

"Nah itu sedang di-manage ya. Kan kemarin juga salah satunya kita sedang menuntaskan masalah BBM di Sumatera Utara," kata Laode saat ditemui wartawan di Jakarta yang dikutip pada Rabu (22/7/2026). 

Berdasarkan data yang dipaparkan PPN, penyaluran harian Pertalite melonjak 9,4 persen  atau naik 7.129 kiloliter (KL)/hari,  sedangkan konsumsi Pertamax Series justru anjlok hingga 18 persen atau 4.476 KL/hari.  

Hal yang sama juga terjadi pada Biosolar. Porsi konsumsi Biosolar bersubsidi naik dari 93 persen pada periode  Januari–Mei 2026 menjadi 94,2 persen  pada Juli, sementara proporsi Dexlite (BBM non subsidi) turun dari 4,1 persen menjadi 3,5 persen.

Adapun lonjakan konsumsi BBM bersubsidi terjadi sejak harga BBM non subsidi melonjak. Terdapat perbedaan harga yang signifikan, dengan harga Pertamax mulai dari Rp 16.250 per liter, sementara Pertalite masih di harga Rp 10.000 per liter. 

Terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan adanya peluang penurunan harga BBM non subsidi. Disebutnya penyesuaian dilakukan menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia. Ia mengaku tengah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero), dan perusahaan SPBU swasta. 

"Kami sudah mulai meminta kepada badan usaha swasta, termasuk Pertamina, untuk segera melakukan penyesuaian ketika harga minyak dunia turun," ujar Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (20/7/2026) malam. 

Baca Juga: Tepis Isu Dibawa ke Jawa, ESDM Tegaskan Gas Blok Andaman Prioritas untuk Aceh